28/05/15

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SEJARAH BPN - RI**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN-RI), adalah sebuah Lembaga Pemerintah yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas pokok Pemerintah dibidang Agraria, yaitu menyelenggarakan pengelolaan Pertanahan (Agraria) secara nasional berdasarkan Undang–Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (UUPA) dengan segala peraturan pelaksananya.


Secara kelembagaan, sesungguhnya BPN - RI bukanlah lembaga yang sama sekali baru, melainkan sebuah lembaga yang sudah lama exist dalam penyelenggaraan keagrariaan, bahkan jauh sebelum Negeri RI ini terbentuk. Sejarah Lembaga ini dimulai sejak Negeri ini bernama Nederlands Indie, (Hindia Belanda) pada masa itu - Tahun 1870, pengelolaan Agraria didasarkan pada Agrarische Wet.


Guna menyelenggarakan tugas-tugas keagrariaan yang diamanatkan oleh Agrarische Wet dengan segala peraturan pelaksananya, Pemerintah membentuk sebuah Lembaga yang bernama Diens Kadaster (Dinas Kadaster), yang Pejabatnya diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh Gubernur Jenderal.


Ketika Pemerintahan Hindia Belanda berganti, Pemerintah Dai Nippon tidak banyak melakukan perombakan struktur hukum tanah, hanya mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain seperti : Larangan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Penghapusan Tanah Partikelir, sedangkan lembaga Diens Kadaster tidak dirombak.

Setelah Negara RI terbentuk pada tahun 1945, Lembaga Diens Kadaster dimasukan kedalam naungan Departemen Kehakiman, namanya dirubah menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah sedangkan kantornya di daerah dirubah menjadi Kantor Pendaftaran Tanah.


Memasuki Tahun 1951 s/d 1964 dibentuk Kementerian Agraria, Jawatan Pendaftaran Tanah ditarik kedalam Kementerian ini guna mengelola keagrariaan Indonesia (masa ini adalah masa pasang surut Kementerian Agraria, sebab setelah dibentuk tak lama kemudian diciutkan dan digabung ke Kementerian lain, setelah itu dibentuk dan diciutkan kembali begitu seterusnya). Dalam masa ini juga kewenangan agraria banyak tersebar diberbagai kementerian, sehingga pelaksanaan agraria bersifat sektoral. Guna mengatasi masalah ini, Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang No. 7/1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria, yang menarik semua kewenangan agraria yang tersebar diberbagai Kementerian, untuk dilaksanakan oleh Menteri Agraria saja.


Kebijakan Pemerintah pada masa itu (ORBA) yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, menggelorakan pembangunana fisik disegala sektor secara besar-besaran akibatnya kebutuhan akan tanah segera meningkat. Permasalahan tanahpun semakin berat dan rumit, sehingga Pemerintah berpandangan bahwa untuk menangani permasalahan itu dibutuhkan sebuah lembaga khusus yang berdiri sendiri. Maka berdasarkan KEPPRES No. 26 Tahun 1988, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.


Sejak tahun 1988 hingga 2014, status BPN tidak mengalami perubahan, hanya saja seiring dengan pergantian Kepala Negara (Presiden), status Pemimpin BPN sering berubah sesuai kebijakan Presiden yang bersangkutan, seperti yang pernah terjadi antara  :
  1. Periode Tahun 1988–1992, BPN dipimpin oleh Seorang Kepala.
  2. Periode Tahun 1993–1998, BPN dipimpin oleh Menteri Negara Agraria merangkap Kepala BPN.
  3. Periode Tahun 1999–2000, BPN dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri merangkap Kepala BPN.
  4. Periode Tahun 2000–2006 BPN kembali dipimpin oleh Seorang Kepala dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.
  5. Periode Tahun 2006–2014, BPN dipimpin oleh Seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
  6. Awal tahun 2015, BPN RI digabung dengan DIRJEND Tata Ruang Kementerian PU dan statusnya ditingkatkan menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Dipimpin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala BPN. 

Image  : www.karyawanbisu.blogspot.com

Pada periode Tahun 2006, kelembagaan BPN dikuatkan kembali melalui PERPRES No. 10/2006, dengan menambahkan beberapa kewenangan, seperti : 
  1. Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral serta;
  2. Menangani sengketa pertanahan.
Penguatan status ini, tidak mengubah nama BPN, malahan ditambah kata Republik Indonesia (RI) sehingga menjadi BPN–RI yang posisinya tetap dibawah Presiden RI.

Memasuki periode Tahun 2015, dengan PERPRES No. 17/2015, Lembaga BPN RI disatukan dengan DIRJEN Tata Ruang Kementerian PU, dan statusnya ditingkatkan menjadi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN dengan tugas utama menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dengan Fungsi :
  1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Ruang, Infrastruktur keagrariaan/pertanahan, Hubungan hukum keagrariaan/ pertanahan, Penataan agraria/pertanahan, Pengadaan tanah, Pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta Penaganan masalah agraria/pertanahan, Pemanfaatan ruang dan tanah.
  2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 
  3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 
  4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian dan Tata Ruang.
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah.
  6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 


Adapun mereka yang pernah menjabat sebagai Menteri Agraria/Menteri Negara Agraria/Kepala BPN ialah :
  1. Mr. Gondokusumo  (1951-1952).
  2. M. Hanafiah  (1953-1955).
  3. Mr. Gunawan  (1955-1956).
  4. Prof. Mr. A. A. Suhardi  (1956-1957).
  5. Mr. Sunaryo  (1957-1959).
  6. Mr. Sadjarwo  (1959-1963).
  7. R. Hermanses, SH  (1964-1966).
  8. Ir. Sonny Harsono (1988-1998).
  9. Arie Mardjono  (1998-1998).
  10. Hasan Basri Durin  (1988-1999).
  11. Surjadi Sudirdja  (1999-2000).
  12. Prof. Ir. Lutfi  I. Nasution, MSc, Ph.D  (2000-2004).
  13. Joyo Winoto, Ph.D  (2005-2012).
  14. DR (HC) Hendarman Supandji, SH (2012-2014).
  15. Ferry Mursidan Baldan (2015-Sekarang).


Visi-Misi BPN-RI.

Visi :
Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar–besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Rapublik Indonesia. 

Misi :
  1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber–sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan serta pemantapan ketahanan pangan;
  2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
  3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem penglelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara dikemudian hari;
  4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, dan ;
  5. Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas untuk mencapai tujuan pembangunan bidang pertanahan yaitu "Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat".
Image : www.gfx.coolwallpapers.org

*******

* Idealnya semakin tua, semakin berpengalaman, semakin bijak.
------------------------------
* Sentilan Usil.
** Disarikan dari berbagai sumber.
********************************
Penerus Blog  :  HATAH
Link : BPN - RI