29 Desember 2009

HAK ULAYAT


HAK ULAYAT :
Dihormati Sekaligus Diingkari **
"Negara perlu menghargai dan memberi ruang bagi hukum adat dalam penyelesaian konflik setempat, hukum legal formal atau hukum negara hendaknya diberlakukan sebagai jalan penyelesaian konflik terakhir, sebab hukum negara bersifat ultimatum remedium, artinya hukum negara hanya digunakan saat tidak ada sarana lain untuk menyelesaikan konflik. Namun dalam kasus yang tergolong delik pidana berat, pengkajian ulang tetap diperlukan".

HEAVEN FARMS

Demikian komentar Eddy OS Hariej (Ahli Hukum Pidana UGM-Jogjakarta) dan Endang Sumiarni (Guru Besar Hukum Adat Univ. Atma Jaya-Jogjakarta) atas peristiwa protes sejumlah warga rimba Suku Anak Dalam Jambi, terhadap penahanan dan peradilan Tumenggung Celitay dan Wakil Tumenggung Mata Gunung, yang tersangkut kasus perang antar suku Anak Dalam, yang menewaskan 3 orang rimba pada tanggal 12 Desember 2008 didalam Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi. Mereka meminta agar Pemerintah membebaskan keduanya dengan alasan bahwa keduanya telah menjalani proses hukum adat (Kompas, 3 Maret 2009).

 Image : www.turisindie.com

Terpinggirkan.
Kasus tersebut diatas bukanlah barang baru, melainkan rentetan panjang kasus-kasus benturan yang terjadi antara "Kepentingan Negara" dengan Masyarakat Hukum Adat. Dan benturan yang paling sering terjadi adalah konflik agraria yang menyangkut Hak Ulayat. Nyaris disetiap Provinsi timbul gesekan yang menyangkut hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Para pakar hukum adat berpendapat bahwa konflik agraria atas hak ulayat akan terus bermunculan karena hak adat tersebut terus terpinggirkan. Seberapa jauh terpinggirkan dan tertindasnya masyarakat adat sehingga mengalami trauma, agaknya dapat terlihat pada peristiwa Kongres Masyarakat Adat Nasional ke III di Pontianak Kalimantan Barat tanggal 17 - 21 Maret 2007, yang menghasilkan catatan "Rawannya Posisi Masyarakat Adat dan Hukum Adat Ketika Berhadapan Dengan Politik Kepentingan Negara Disatu Sisi dan Pragmatisme Kepentingan Modal di Daerah". Kongrespun dihiasi beragam spanduk yang berisi kalimat-kalimat bernada panas, seperti :
"Kalau Negara Tidak Mau Mengakui Kami, Kamipun Tidak Mau Mengakui Negara"
"Kami Siap Berkuah Darah Mempertahankan Tanah Adat BPRPI"


Kalimat-kalimat keras yang ditujukan kepada Negara ini, merupakan cerminan cara pandang mereka terhadap Negara "Negara sebagai ancaman", akibat akumulasi kekecewaan terhadap Negara yang selalu mendominir dan menyingkirkan kepentingan mereka (Kompas, 22 Maret 2007).

Sikap Negara : Ambivalen.
Hal tersebut diatas menimbulkan pertanyaan, Bagaimana sih sebenarnya sikap Negara terhadap keberadan Masyarakat Hukum Adat dengan segala aspeknya (termasuk hak ulayat) itu ?. Jawaban dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

Pertama ; Negara menghormati eksistensi Masyarakat Hukum Adat dengan segala keberadaannya, sebagaimana dalam :
  1. UUD-1945 (Amandemen ke II) Pasal 18 B ayat 2; Pasal 28 I ayat 3 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan RI. Artinya bahwa Negara RI menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala aspeknya, seperti : Pemerintahan Adat, Hukum Adat, Hak Ulayat dan lain sebagainya;
  2. Tap MPR No. IX/2001, Pasal 4 J ; UU No. 39/1999 (UU HAM), Pasal 6 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa Negara mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat (termasuk didalamnya hak ulayat) agar tidak dilanggar oleh siapapun (termasuk oleh Negara) dengan dalih apapun juga tanpa dasar yang dibenarkan oleh hukum. Sebab pengingkaran terhadap hak ulayat merupakan pelanggaran hak azasi manusia (Pasal 2 UUHAM dan Penjelasannya);
  3. UU No. 5/1960 (Agraria/UUPA) Pasal 3 dan Penjelasan Umumnya pada prinsipnya menjelaskan bahwa Pelaksanaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat sepanjang masih ada, disesuaikan dengan kepentingan nasional dan negara, dan akan didudukan pada tempat yang sewajarnya dalam alam bernegara dewasa ini, misalnya dalam pemberian sesuatu hak atas tanah mereka, maka sebelumnya pendapat mereka akan didengarkan terlebih dahulu dan akan diberikan recognitie karena mereka selaku pemegang hak, berhak menerimanya. Dengan penegasan ini berarti bahwa UUPA mengakui dan menghormati keberadaan hak ulayat;
  4. UU No. 18/2004 (Perkebunan) Pasal 9 ayat 2 dan Penjelasannya menegaskan bahwa Jika permohonan hak untuk usaha perkebunan berada diatas tanah ulayat yang menurut kenyataannya masih ada, pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya (ganti rugi), artinya jika dalam musyawarah itu tidak diperoleh kata sepakat, maka konsekuensinya adalah hak atas tanah tidak dapat diberikan kepada pelaku usaha perkebunan.

Kedua; Selain menghormati, Negara juga bersikap mengingkari hak ulayat masyarakat adat. Aroma arogansi Negara tercium amat kuat dalam :
  1. UU No. 11/1967 (Pertambangan) Pasal 26 menegaskan bahwa Apabila izin kuasa pertambangan telah diperoleh atas suatu wilayah, maka kepada mereka yang berhak atas tanah, diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan. Bahkan dalam pasal 32 ayat 2 bagi para pemilik tanah yang merintangi/mengganggu usaha pertambangan, diancam hukuman kurungan 3 bulan dan atau denda. Hal ini berarti bahwa pekerjaan pertambangan tidak dapat dihentikan oleh pemegang hak atas tanah. Walaupun belum ada persetujuan, asal ada jaminan ganti rugi dan pemegang hak atas tanah yang merintangi/mengganggu kegiatan pertambangan akan terancam hukuman kurungan dan atau denda. Ini jelas - jelas pemerkosaan terhadap hak-hak masyarakat terhadap tanah miliknya (termasuk tanah ulayat);
  2. UU No. 41/1999 (Kehutanan) Pasal 1 angka 4 menegaskan bahwa Hutan adat adalah hutan negara, malahan dalam Penjelasan Umum pasal 5 dijelaskan bahwa Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada kepada masyarakat hukum adat. Artinya Negara dapat memberikan hutan kepada siapa saja dengan sesuatu hak. Hal ini juga adalah bentuk pengingkaran terhadap hak hutan adat, sebab jauh hari sebelum terbentuknya UU ini, bahkan sebelum terbentuknya Negara RI, hutan adat telah dikelola oleh masyarakat hukum adat, jadi sesungguhnya tidak perlu ada penyerahan dari Negara;
  3. UU No. 22/2001 (MIGAS) menegaskan bahwa minyak dan gas bumi termasuk golongan bahan galian strategis. Sehingga setiap usaha pertambangan minyak dan gas bumi, terlebih dahulu harus mendapat kuasa pertambangan dari Pemerintah ( Pasal 1 angka 5; Pasal 4 ayat 2 dan 3 UU No. 22/2001). Hal ini berarti bahwa masyarakat hukum adat dapat mengambil bahan tambang dalam wilayah ulayatnya sendiri setelah mendapat izin dari Pemerintah. Ini juga adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan hak ulayat.
 Image : www.vivanews.com

Dengan demikian, berdasarkan penegasan dari peraturan perundangan sebagaimana tersebut diatas, terlihat dengan amat jelas, bahwa sesungguhnya Negara bersikap ambivalen "menghormati sekaligus mengingkari" eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Sebuah sikap yang penuh resiko !.


*****

* Sikap Negara, persis lagu pop "Benci tapi rindu".
-------------------------------------
* Sentilan Usil.
** Publikasi pertama melalui Harian Sinar Harapan, 8 April 2009. Untuk versi Blog ini telah dilakukan editing penyesuaian.

Tidak ada komentar:

FOLLOWER