29/12/09

HAPUSNYA HAK ATAS TANAH **

Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri dan keluarganya 
Demikian penegasan yang dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat 2 UU No. 5 / 1960 (Agraria/UUPA). Adapun hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki, dikuasai dan dihaki oleh Orang Indonesia sebagaimana dimaksud pasal tersebut diatas, terdiri dari : Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Sewa (HS), Hak Membuka Tanah (HMT), Hak Memungut Hasil Hutan (HMHH), Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak - hak tersebut diatas .................. (Pasal 16 ayat 1 UUPA).

Sedangkan yang dimaksud dengan "hak" pada hakekatnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada "Seseorang" terhadap sesuatu (benda/prestasi), sehingga menimbulkan hubungan hukum antara keduanya (hubungan subjek objek). Jadi apabila seseorang memperoleh sesuatu hak atas tanah, maka pada orang tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah yang disertai pula dengan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum, dan perolehan hak atas tanah pada prinsipnya dapat dibedakan dalam :
  • Perolehan secara originair, yaitu perolehan secara asli, misalnya dengan membuka tanah (okupasi),
  • Perolehan secara derivatif, adalah perolehan karena terjadinya peralihan hak secara yuridis, misalnya Jual-beli, Tukar-menukar dan lain sebagainya.

Hubungan hukum yang timbul antara pemilik dengan tanahnya bersifat kuat, penuh dan dapat diwariskan. Akan tetapi, hubungan itu tidaklah bersifat mutlak, sebab hubungan dimaksud, ternyata dapat hilang, putus maupun hapus, menurut pasal 27, 34 dan 40 UUPA, Hak-hak atas tanah dapat hapus apabila :
  1. Hapus karena berakhir jangka waktunya
  2. Dibatalkan karena sesuatu syarat tidak dipenuhi (nietigheid)
  3. Dicabut haknya (onteigening)
  4. Dilepaskan secara sukarela oleh Pemiliknya
  5. Diterlantarkan (rechtsverwerking)
  6. Tanahnya musnah.
Image :  www.fiveprime.org

Nietigheid.
Pembatalan hak adalah lembaga paksa yang paling lazim digunakan dalam praktek keseharian untuk memutuskan hubungan hukum antara Pemilik dengan tanahnya. Pada dasarnya pembatalan adalah suatu perbuatan yang bermaksud untuk memutuskan, menghentikan atau menghapuskan hubungan hukum antara subjek dengan objeknya, dan dunia hukum Indonesia menganut ajaran kebatalan (nietigheid), yang secara garis besar dibedakan dalam :
  • Kebatalan mutlak (absolute nietigheid), yaitu suatu perbuatan harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh sesuatu pihak, atau tidak perlu dituntut secara tegas,
  • Kebatalan nisbi (relatif nietigheid), adalah kebatalan yang terjadi karena diminta oleh satu pihak, jadi terdapat keharusan untuk menuntut secara tegas, biasanya tuntutan yang semacam ini diajukan oleh satu pihak karena adanya cacat hukum.
Bahkan dalam Pasal 1320 s/d 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ditegaskan bahwa suatu persetujuan batal (nietig) apabila mengandung unsur : paksaan, penipuan, kekhilafan, sebab yang halal serta ketidak cakapan si Pembuat (personae misserabiles).



Negative Stelsel.
Jadi apabila seseorang memperoleh sesuatu hak atas tanah, maka pada Orang tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah, dan untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, maka perolehan hak atas tanah tersebut haruslah didaftarkan (Pasal 19 UUPA).

Dalam sistim pendaftaran tanah, Negara RI menganut sistim pendaftaran tanah stelsel negatif dengan tendensi positif, artinya bahwa seseorang yang namanya terdaftar dalam Sertifikat/Buku Tanah belumlah menjadi jaminan bahwa Dialah pemegang hak yang sebenarnya, apabila ada Orang/Pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya (tentunya lewat proses peradilan) maka Orang itulah yang diakui sebagai pemilik yang sah menurut hukum.

Dengan perkataan lain bahwa Sertifikat tanah bukanlah sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang mutlak, melainkan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang "kuat" (Pasal 19 ayat 2 UUPA).



Wewenang Pemerintah Pusat.
Pasal 2 ayat 1 UUPA, menegaskan bahwa Negara adalah penguasa tertinggi atas bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa soal agraria menurut sifat dan pada azasnya adalah Tugas Pemerintah Pusat.

Itu berarti bahwa kekuasaan Negara untuk mengatur : Penggunaan, Pengelolaan, Pemanfaatan tanah, Mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, termasuk memutuskan hubungan atau membatalkan hak orang atas tanah, adalah wewenang Pemerintah Pusat (Presiden). Dan dengan PERPRES Nomor 10/2006, Presiden RI melimpahkan kewenangan tersebut kedalam tangan Badan Pertanahan Nasional RI (BPN-RI).

********

* Sebuah tugas berat bagi BPN - RI.
-----------------------------------------
* Sentilan Usil.
** Publikasi pertama melalui Harian Manado Post, 26 Oktober 1991. Versi Blog ini telah diedit.

Tidak ada komentar: