29 Desember 2009

NEGARA PENGUASA TANAH


KEKUASAAN NEGARA ATAS TANAH :
Kekuasaan Yang Tertinggi dan Terbatas**

Kekuasaan Negara atas tanah sudah dikenal sejak Negeri ini masih bernama Hindia Belanda hingga Negara Republik Indonesia, walaupun disana-sini terdapat perbedaan-perbedaan prinsip, namun pada intinya sama : Negara adalah Penguasa tertinggi atas tanah.


Pada masa pemerintahan Nederlands Indie (Hindia Belanda) Negara memiliki kekuasaan yang amat absolut atas tanah, yang dijustifikasi dengan serangkaian wet keagrariaan yang terdiri dari  :
  1. Agrarische Wet (Staatblad-1870 No. 55 );
  2. Agrarisch Besluit (S-1870 No. 118);
  3. Algemeine Domeinverklaring (S-1875 No. 199 a);
  4. Domeinverklaring untuk Sumatra (S-1874 No. 94 f);
  5. Domeinverklaring untuk Keresidenan Manado (S- 1877 No. 55);
  6. Domeinverklaring untuk Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo (S-1888 No. 58);
  7. Koninklijk Besluit (S-1872 No. 117);
  8. Burgerlijk Wetboek (BW).
Kandungan-kandungan terpenting dari staatblad tersebut diatas (kecuali BW) adalah azas domeinverklaring, yaitu suatu pernyataan umum tanah negara (staatslandsdomein verklaar), yang menegaskan bahwa :
Semua tanah yang tidak dapat dibuktikan bahwa tanah itu menjadi eigendom orang lain, adalah tanah milik Negara.
Dengan berbekal senjata pamungkas ini, Negara lantas dengan serta merta menjelma menjadi Penguasa Tertinggi sekaligus Pemilik (eigenaar) atas semua tanah-tanah bebas yang belum dilekati oleh sesuatu hak.


Penguasa Tertinggi.
Setelah Negara RI terbentuk, azas domeinverklaring kemudian ditinggalkan, para "arsitek negara" RI berpendirian bahwa azas domein bertentangan dengan prinsip - prinsip negara merdeka yang modern. Adalah lebih tepat jika Negara sebagai puncak organisasi kekuasaan rakyat, bertindak selaku "Badan Penguasa Tertinggi", bukan pemilik tanah, prinsip ini kemudian diratifikasi melalui Pasal 33 ayat 3 UUD-1945.

Salah satu UU pelaksana pasal 33 ayat 3 UUD-1945, adalah UU No. 5/1960 (Agraria/UUPA), dan UUPA menempatkan Negara sebagai Penguasa Tertinggi atas seluruh bidang tanah di negeri ini. Pernyataan ini dapat ditemui dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA, yang menegaskan bahwa :
"Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang - Undang Dasar dan hal - hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Dari penegasan tersebut diatas, yaitu kalimat "pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara"  itu berarti bahwa seluruh jenis hak atas tanah, tunduk dibawah kekuasaan Negara. Hal ini lebih diperkuat lagi dengan adanya wewenang Negara untuk mencabut semua jenis hak atas tanah yang telah diberikan kepada Seseorang (Pribadi/Badan Hukum), seperti ditegaskan dalam pasal 18 UUPA :
"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak - hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang - undang".


Kekuasaan Untuk Mengatur.
Kekuasaan yang dimiliki oleh Negara adalah kekuasan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk (Pasal 2 ayat 2 UUPA) :
  1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Selanjutnya kekuasaan negara yang dilegalisir oleh pasal-pasal tersebut diatas, lantas oleh Negara dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya (Pasal 2 ayat 3 UUPA).


Batas Kekuasaan Negara.
Sekalipun Negara adalah Penguasa Tertinggi atas tanah, akan tetapi kekuasaan tersebut bukanlah kekuasaan yang tak terbatas, melainkan terbatas, sebagaimana dimaksud dalam UUPA, yaitu :
Kekuasaan Negara atas tanah menurut pasal 2 ayat 1 UUPA tersebut diatas, bukanlah berarti bahwa Negara sebagai Pemilik (eigenaar) tanah, melainkan hanya sebatas sebagai Penguasa saja (Penjelasan UUPA, II Romawi angka 2).
Terhadap bidang-bidang tanah yang sudah dihaki oleh Seseorang dengan suatu jenis hak tertentu, secara manejerial, kekuasaan negara atas bidang tanah tersebut dibatasi oleh isi hak itu sendiri, artinya sampai seberapa jauh negara memberi kekuasaan kepada si Empunya tanah untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kewenangan negara (Penjelasan UUPA, II Romawi angka 2).


Negara tidak dapat menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri, melainkan harus dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya (Pasal 2 ayat 3 UUPA - Bandingkan dengan Agrarische Wet, yang menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan negara semata).

Dari penegasan konstitusionil tersebut diatas, nampak jelas bahwa sesungguhnya kekuasaan negara atas tanah yang legal, adalah kekuasaan tertinggi yang terbatas (limited supreme power). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuasaan negara haruslah dibaca sebagai kekuasaan untuk mengambil tindakan serta membuat regulasi keagrariaan yang menyangkut bumi, air dan ruang angkasa, bukan kekuasaan mutlak yang semau gue.



*****
* Wow, ribet yach ..... !
---------------------------
* Sentilan Usil
** Publikasi pertama melalui Harian Limboto Express, 20, 21 Oktober 2004. Untuk versi Blog ini telah diedit.

Tidak ada komentar:

FOLLOWER