30 Desember 2009

TANAH ADAT GORONTALO


ADAKAH TANAH ADAT di GORONTALO ?**
"Pak, tanah kami ini adalah tanah adat, yang kami peroleh dari nenek moyang secara turun temurun. Mengapa Pemerintah lantas mengatakan kalau tanah ini adalah tanah negara ?, padahal kami ini adalah masyarakat adat !".
Demikian ungkapan keheranan yang sering dilontarkan oleh masyarakat kepada petugas BPN Kabupaten Gorontalo pada saat pendataan dalam rangka proses permohonan hak.

KANTOR GUBERNUR GORONTALO
Image : www.flickr.com

Sepintas lalu, ungkapan tersebut nampak ada benarnya jika dipandang dari "kacamata hukum adat", sebab salah seorang "Pendekar" Hukum Adat, Van Vollenhoven menegaskan bahwa Masyarakat Gorontalo adalah salah satu dari 19 Kelompok Masyarakat adat Indonesia. Dan keberadan masyarakat hukum adat so pasti menghasilkan suatu tatanan adat, termasuk urusan tanah tentunya.

Kronologi Status Tanah.
Akan tetapi jika kita selami sedikit lebih dalam, ternyata ungkapan tersebut kuranglah tepat, sebab secara historis yuridis, status tanah di Gorontalo telah beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia seperti :
  1. Status Tanah Milik Adat; Ungkapan tanah milik adat, pertama kali dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dengan istilah beschikkingsrecht (Hak Ulayat). Beliau menegaskan bahwa hak ulayat terbentuk oleh adanya wilayah persekutuan hukum adat yang tumbuh, hidup dan berkembang bersama masyarakat adat yang melingkupinya. Pada Tahun 1870 Pemerintah Nederlands Indie (Hindia Belanda) mengundangkan Agarische Wet (S.1870-55) dan guna pelaksanaannya diterbitkanlah Agrarisch Besluit (S.1870-118) yang hanya berlaku untuk daerah gubernemen Jawa dan Madura saja, isinya antara lain menegaskan bahwa : Semua tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan bahwa tanah itu adalah eigendom orang lain, adalah tanah milik negara. Lima tahun kemudian menyusul diterbitkan Algemeine Domeinverklaring (S.1875-199 a) yang berisi penegasan bahwa ketentuan-ketentuan agrarisch besluit berlaku juga untuk daerah-daerah diluar Jawa-Madura. Jadi sejak tahun 1875 berdasarkan staatblad ini, maka seluruh tanah-tanah yang terdapat diluar Jawa-Madura (termasuk Gorontalo) yang belum dibebani dengan sesuatu hak (belum terdaftar) status tanahnya adalah Tanah milik Negara. Dengan demikian, maka secara yuridis status tanah milik adat, tidak diakui lagi keberadaannya.
  2. Status Tanah Swapraja; Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, struktur pemerintahan daerah terbagi kedalam 2 daerah, yang masing - masing mempunyai lingkungan hukum sendiri, yaitu : a. Daerah yang berada langsung dibawah perintah Pusat (Directbestuur gebied) dan b. Daerah yang tidak langsung diperintah oleh Pusat (Zelfsbestuur gebied - dalam UUDS-1950, disebut Daerah Swapraja). Pemerintah Hindia Belanda berpendirian bahwa daerah-daerah gubernemen adalah daerah zelfsbestuur, sehingga semua tanah-tanah yang belum dibebani dengan suatu hak, berdasarkan Staatblad 1870-118, adalah tanah milik zelfsbestuur. Selanjutnya pada tahun 1950, daerah Gorontalo adalah salah satu daerah Swapraja yang dibentuk dengan UU-NIT No. 44/1950, sehingga status tanahnya menjadi tanah Swapraja.
  3. Status Tanah Negara; Pada tahun 1959, dengan UU No. 29/1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk II di Sulawesi, seluruh Daerah Swapraja di Sulawesi dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Daerah-daerah Tk II (termasuk Gorontalo). Setahun kemudian, diundangkanlah UU No. 5/1960 (Agraria/UUPA), yang isinya antara lain berupa penegasan bahwa Seluruh hak dan wewenang atas bumi, air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya UU ini, hapus dan beralih kepada Negara (Huruf A bagian Keempat UUPA), dengan demikian maka status tanah Swapraja di Gorontalo hapus dan menjadi Tanah Negara.


PMNA / KBPN No. 5 / 1999.
Sejak diundangkannya UUPA pada tahun 1960, Pemerintah berharap berbagai masalah pertanahan dapat diselesaikan dengan mudah, akan tetapi kenyataan menunjukkan sebaliknya, diberbagai daerah muncul berbagai macam masalah, antara lain yang menyangkut hak ulayat, baik mengenai eksistensinya maupun mengenai penguasaan tanahnya.

Setelah bergumul kurang lebih 39 tahun dengan berbagai masalah pelaksanaan hak ulayat masyarakat, Akhirnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Agraria/Kepala BPN, mengambil sebuah langkah bijak dengan menerbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (PMNA/KBPN) No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Tata Cara Pelaksanaan.
Peraturan ini memuat kebijakan yang memperjelas prinsip pengakuan hak ulayat dan hak yang serupa itu dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 UUPA, serta memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengaturnya lebih lanjut.

Adapun tata cara dan tahapan pelaksanaan pengakuan eksistensi hak ulayat masyarakat dan atau hak yang serupa dengan itu, adalah sebagai berikut : Penentuan ada tidaknya Tanah Ulayat. Untuk menentukan ada tidaknya tanah ulayat,  harus terdapat 3 unsur utama, yaitu :
  1. Masyarakat Adat;
  2. Tanah Adat dan;
  3. Hukum Adat yang berlaku.

Penelitian terhadap ke 3 unsur tersebut diatas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang dapat menyumbangkan peranannya secara objektif, seperti : Para Pakar Hukum Adat, Tua-Tua dan Anggota Masyarakat Hukum Adat, LSM serta Instansi Pemerintah terkait lainnya.

Jika memang terdapat indikasi adanya unsur tanah ulayat sebagaimana dimaksud, maka keberadannya akan diplot kedalam peta pendaftaran tanah dengan pemberian tanda kartografi yang sesuai, kemudian diundangkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Jadi dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terhadap pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat mengenai keberadaan tanah ulayat di Gorontalo, dapat dijawab dengan sebuah kalimat bijak "Mengapa tidak ?, mungkin saja !".



*******


* Lho, dinegeri ini khan ada istilah  "Semua bisa diatur".
------------------------------------
*Sentilan Usil
**Publikasi pertama melalui Harian Limboto Express, 15 dan 16 Desember 2004. Untuk versi Blog ini, telah diedit.

Baca juga "Status Tanah Sangihe Talaud"  Lihat )

Tidak ada komentar:

FOLLOWER