23 April 2012

TATA RUANG

Ruang meliputi Bumi, Air dan Ruang Angkasa.

TATA RUANG : 
Penataan Melalui Pola Ruang & Struktur Ruang** 

Pemandangan berupa Permukiman kumuh (Slum area), Letak Bangunan Publik dan Privat yang tak beraturan serta Prasarana Umum dan Transportasi yang semrawut adalah merupakan kondisi yang umum yang ada pada kota–kota besar di negara–negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah akibat pembangunan fisik yang tak terencana, alias pembangunan yang dilakukan secara alami dan serampangan tanpa mempertimbangkan struktur ruang yang ada.



Guna mengatasi masalah tersebut, salah satu solusi terbaik adalah melalui perencanaan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan unsur : Struktur ruang yang tersedia serta Lingkungan hidup, melalui Tata Ruang. Perencanaan Tata Ruang (Spatial Planning) merupakan salah satu metode yang digunakan guna mengatur penyebaran penduduk dengan segala aktifitasnya dalam ruang yang luasnya variatif. Penataan Ruang dilaksanakan atas semua unsur ruang, mulai dari Tata Guna Tanah, Air, Udara dan Ruang Bawah Tanah.

Perencanaan Tata Ruang di Indonesia saat ini amat erat kaitannya dengan konsep pengembangan wilayah yang dikembangkan pada awal tahun 1970 yang  pelopori oleh para pakar, antara lain seperti : Ir. Sutami (Menteri Pekerjaan Umum pada era itu), beliau menanamkan gagasan bahwa Pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Selanjutnya Poernomosidhi melahirkan konsep Hirarki kota-kota dan hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota. Kemudian pada tahun 1980an Ruslan Diwiryo memperkenalkan konsep Pola Ruang dan Struktur Ruang, yang kemudian bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang.


Dengan diundangkannya UU Penataan Ruang (UU No. 24/1992, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 26/2007 dengan Juklaknya PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang), Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota  diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan menjadi pedoman arahan pembangunan selanjutnya.

Tata Ruang Versi UU No. 26/2007.
Struktur Tata Ruang secara berjenjang terdiri dari : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional), yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) yang selanjutnya juga dijabarkan kembali kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota).


Penataan Ruang.
Penataan ruang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan : a). Sistem, b). Fungsi Utama Kawasan, c). Wilayah Administratif, d). Kegiatan Kawasan, dan e). Nilai Strategis Kawasan, dengan rincian sebagai berikut :
a. Penataan Ruang berdasarkan Sistem terdiri atas :
  1. Sistem Wilayah;
  2. Sistem Internal Perkotaan.
b. Penataan Ruang berdasarkan Fungsi Utama Kawasan terdiri atas :
  1. Kawasan Lindung;
  2. Kawasan Budi daya.

c. Penataan Ruang berdasarkan Wilayah Administratif terdiri atas :
  1. Penataan Ruang Wilayah Nasional;
  2. Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
  3. Penataan ruang Wilayah Kabupaten / Kota.

d. Penataan Ruang berdasarkan Kegiatan Kawasan terdiri atas :
  1. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan;
  2. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan.
e. Penataan Ruang berdasarkan Nilai Strategis Kawasan terdiri atas :
  1. Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional;
  2. Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan;
  3. Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten / Kota.

Perencanaan Tata Ruang. 
Adapun yang dimaksud dengan Perencanaan Tata ruang adalah Proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana Tata Ruang menghasilkan ( Pasal 14 : 1 UU No. 26/2007 ) :
  1. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
  2. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).
Dengan susunan hirarki sebagai berikut (Pasal 14 : 2 UU No. 26/2007) :

a. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) :
  1. RTRW Nasional (disusun untuk 20 Tahun, ditinjau tiap 5 Tahun minimal sekali);
  2. RTRW Provinsi  (disusun untuk 20 Tahun, ditinjau tiap 5 Tahun minimal sekali);
  3. RTRW Kabupaten/Kota (disusun untuk 20 Tahun, ditinjau tiap 5 Tahun minimal sekali). 
b. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Pasal 14 : 3 UU No. 26/2007 :
  1. RTR Pulau/Kepulauan Nasional, dan RTR Kawasan Strategis Nasional;
  2. RTR Kawasan Strategis Provinsi;
  3. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RDTR inilah yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan zonasi). 


Zonasi.
Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam Rencana Rinci Tata Ruang. Pengaturan Zonasi terdiri atas :
  1. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional;
  2. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi dan;
  3. Peraturan Zonasi pada wilayah Kab / Kota.
Hirarki Zonasi.
Zona Peruntukan dibagi kedalam  :  Sub–sub Zona Peruntukan. Sub Zona Peruntukan dibagi kedalam : Blok–blok Peruntukan, dan selanjutnya Blok Peruntukan dibagi kedalam : Persil/Petak Peruntukan.

Zonasi Ruang Kota.
Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Kawasan/zona di wilayah perkotaan dibagi dalam beberapa zona :
  1. Perumahan dan Permukiman;
  2. Perdagangan dan Jasa;
  3. Industri;
  4. Pendidikan;
  5. Perkantoran dan Jasa;
  6. Terminal;
  7. Wisata dan Taman Rekreasi;
  8. Tempat Pemakaman Umum;
  9. Tempat Pembuangan Sampah;
  10. Dan lain - lain.
Penetapan RTRW.
  1. Hasil penyusunan dan penetapan RTRW Nasional oleh Pemerintah Pusat selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan RRTR Nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden (PERPRES);
  2. Hasil penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi, RRTR Provinsi dan Peraturan Zonasi oleh Pemerintah Provinsi selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi);
  3. Hasil penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota, RRTR dan Peraturan Zonasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kab/Kota).
Senarai.
  1. Ruang  adalah : Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  2. Tata Ruang  adalah : Wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara Nasional, Regional dan lokal.
  3. Struktur Ruang adalah : Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
  4. Pola Ruang  adalah  : Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
  5. Kawasan adalah : Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.
  6. Kawasan Lindung adalah : Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan Lindung meliputi : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan Resapan Air, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Waduk/Danau, Kawasan sekitar Mata Air, Kawasan Terbuka Hijau, Kawasan Suaka Alam/Cagar Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 PP No. 16/2004).
  7. Kawasan Budidaya adalah : Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumbar daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.  Kawasan Budidaya meliputi : Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman ( Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 PP No. 16 / 2004 ).


*******


* Sayangnya, Penyusunan tata ruang tanpa memperhitungkan pemilik ruang !.

-------------------
* Sentilan Usil
** Disarikan dari berbagai Sumber.

Tidak ada komentar:

FOLLOWER