4 Januari 2010

KONSOLIDASI TANAH


KONSOLIDASI TANAH :
Membangun Tanpa Menggusur**

Fakta memperlihatkan bahwa, dari berbagai macam jenis permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah (baik ditingkat Pusat-maupun ditingkat Daerah), Permasalahan yang bersifat "Lintas-Sektor" lah yang paling merepotkan Pemerintah. Sektor Pertanahan salah satunya, sebab dalam Bidang Pertanahan, terdapat masalah klasik pertanahan yang bersifat lintas-sektor yang hingga kini masih tetap membebani Pemerintah, yaitu   :


  1. Pada Kawasan Perkotaan : Eksistensi Lingkungan Permukiman Kumuh (slum area), yang berpotensi menimbulkan krisis sosial seperti Kesehatan lingkungan, Tindak kriminal, Asusila serta Keindahan kota.
  2. Sementara pada Kawasan Perdesaan : Lokasi Pertanian Tradisional, yang minim prasarana yang mendukung produk pertanian seperti Saluran irigasi, Embung, Tempat pengeringan produksi pertanian dan Jalan produksi. 

Jika dipandang dari sisi pertanahan, salah satu faktor penyebab permasalahan diatas adalah akibat kondisi kepemilikan tanah yang tak beraturan, baik : luas, bentuk dan letak tanah diatas permukaan bumi, yang pada akhirnya secara alami akan menumbuhkan lingkungan permukiman yang semrawut serta lingkungan pertanian tradisionil yang apa adanya.

Untuk melakukan penataan atas kawasan dimaksud, Pemerintah memerlukan dana yang tidak kecil, namun pada sisi yang lain budget untuk itu amat terbatas, sehingga dibutuhkan jawaban yang tepat. Berdasarkan akar masalah, maka Konsolidasi Tanah sebagai salah satu solusi nampaknya cukup ideal, sebab dalam Konsolidasi Tanah :
  1. Masyarakat tidak digusur keluar dari lingkungannya, melainkan tetap tinggal dan menikmati hasil pembangunan, sehingga reaksi penolakan terhadap pembangunan kecil kemungkinannya.
  2. Masyarakat diikutsertakan dalam proses pembangunan, sehingga beban pembangunan ditanggung bersama.
  3. Pelaksanaan kegiatan antar Instansi Pemerintah (lintas sektor).
Desa Penglipuran, Bali

Konsolidasi Tanah.
Konon Konsolidasi Tanah berasal dari Kukaku Seiri, sebuah konsep Penataan kembali atas kepemilikan tanah-tanah pertanian guna menunjang produksi pertanian, yang dilancarkan oleh Kaisar Meiji (Kaisar Jepang) pada Tahun 1899 melalui Restorasi Agraria dengan penetapan Peraturan Penataan Tanah Pertanian (Agricultural Land Readjustment Law).

Dalam perkembangan selanjutnya, karena penataan pada tanah-tanah pertanian sangat berhasil, akhirnya Kukaku Seiri tidak hanya diterapkan pada lokasi-lokasi pertanian saja, melainkan juga pada lokasi-lokasi permukiman agar tidak berkembang menjadi slum area, melainkan menjadi kawasan yang ideal.

Dari Jepang Konsolidasi Tanah menjalar ke negara tetangga, Taiwan merupakan salah satu negara yang sukses menyelenggarakan Konsolidasi Tanah. Hampir semua kota-kota besarnya, seperti: Taipeh, Taichung, Kaoshiung dan lainnya, penataan pembangunannya ditempuh melalui Konsolidasi Tanah. Demikian pula halnya untuk lokasi-lokasi pertanian, semuanya ditata melalui Konsolidasi Tanah, sehingga produk pertanian mampu menghidupi negara pulau itu.


Pada prinsipnya Konsolidasi Tanah adalah salah satu alat untuk menata wilayah (kawasan Perkotaan maupun Perdesaan) yang miskin Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) lingkungan, sehingga menjadi kawasan yang ideal. Di Indonesia, Konsolidasi Tanah diperkenalkan untuk pertama kalinya melalui pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) di Renon Denpasar, Bali, pada tahun 1981, dan hingga kini telah dilaksanakan diseluruh Provinsi kecuali DKI Jakarta.

Prinsip Konsolidasi Tanah.
Falsafah "Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat" dalam Konsolidasi Tanah, selanjutnya diejawentahkan kedalam prinsip-prinsip penataan, yang kemudian menjadi ciri has sekaligus keistimewaan Konsolidasi Tanah :
  1. Membangun tanpa menggusur, Masyarakat tidak digusur dari lingkungannya.
  2. Masyarakat berperan aktif, sejak awal perencanaan hingga akhir kegiatan dalam proses pembangunan penataan.
  3. Masyarakat menyumbangkan sebagian kecil tanahnya untuk pembangunan lokasi Sarana-prasarana, Utilitas, Fasilitas Sosial (FASOS) dan Fasilitas Umum (FASUM).
  4. Lingkungan menjadi tertata, rapi, indah, sehat, semua kapling menghadap jalan, dilengkapi prasarana lingkungan yang ideal, sehingga akan mendongkrak,
  5. Peningkatan nilai tanah.

 ***********************************************

ILUSTRASI PENATAAN BIDANG TANAH


***********************************************

Konsep Penataan.
Adapun cara penataan atas bidang-bidang tanah (persil/kapling) dilakukan melalui tindakan :
  1. Pemotongan persil
  2. Penggeseran letak persil
  3. Penggabungan persil
  4. Pemisahan/pemecahan persil
  5. Pertukaran persil
  6. Pengubahan bentuk persil, dan
  7. Penghapusan persil.
Tanah-tanah hasil pemotongan persil yang merupakan sumbangan masyarakat ini disebut STUP (Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan).


*************************************************

ILUSTRASI MODEL PENATAAN
Pola Penataan dalam KT terdiri dari 2 model, yaitu dalam : Dimensi Horizontal dan Vertikal, sebagaimana ilustrasi berikut ini :  

 I. Model Penataan Kawasan Permukiman :

Gambar 1 - Lokasi Semula

Gambar 2 - Hasil KT Dimensi Horizontal

Gambar  3 - Hasil KT Dimensi Vertikal

****************************

II. Model Penataan Kawasan Pertanian :

Gambar 1 - Lokasi Semula

Gambar 2 - Hasil KT Pertanian

******************************************************

Sebagian dari tanah STUP ini, akan dipakai sebagai lokasi FASOS/FASUM seperti :
  1. Untuk Kawasan Permukiman : Jalan lingkungan, Saluran drainase/got, Lapangan Olah-raga, Taman, Sekolah, Tempat Ibadah, Balai Pertemuan Umum, Puskesmas, Kantor RT/RW dan lain-lain.
  2. Untuk Kawasan Pertanian : Jalan produksi, Saluran Irigasi, Embung, Tempat pengeringan, Gudang Penampungan dan lain-lain.
Sedangkan sebagian tanah sisanya dijadikan TPBP (Tanah Pengganti Beaya Pelaksanaan) yaitu berupa kapling-kapling matang siap pakai, yang akan dikembalikan kepada Masyarakat Peserta, atau Pihak lain (Orang/Badan Hukum) dengan membayar kompensasi berupa uang (besarnya ditentukan oleh Masyarakat Peserta) yang akan dipakai untuk membiayai pembangunan. Hasil akhir penataan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanahnya.


Selanjutnya seluruh bidang tanah hasil penataan diserahkan kembali kepada masyarakat yang berhak disertai Sertifikat hak atas tanah, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang kuat, dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum.



*********

* Semoga implementasinya seindah konsepnya.
-----------------
* Ocehan Usil.
** Disarikan dari berbagai sumber.

Baca juga MODUL KONSOLIDASI TANAH ( Lihat )

4 komentar:

Alam Hijau mengatakan...

Konsep yang bagus, mungkin akan mudah diaplikasikan untuk daerah atau wilayah kota baru atau kota satelit, atau kawasan pemukiman baru yang sedang dibuka untuk dikembangkan menjadi pengembangan wilayah baru, sehingga kompleksitas persoalannya belum sebegitu rumit seperti kota atau daerah pemukiman yang tua/lama.

Salam kenal Mas, artikelnya bagus sekali, merupakan sesuatu yang baru bagi saya. Terima kasih!

8 Jan 2010 07:53:00

Dela mengatakan...

Artikelnya bagus sekali, Mengingatkan saya waktu kuliah dulu.
Walau saya gak terlalu banyak dapat ilmu tentang pertanahan, cuma dulu sempet dapat mata kuliah perencanaan kota, jadi sedikit nyambung lah,,

Salam kenal ya..keep posting.. :)
13 Jan 2010 08:42:00

Nur mengatakan...

Wahh.. jika halaman rumah saya seperti ini betapa indahnya. Barangkali saya ngak mau keluar rumah. Huhuhuhuhuhu .............

3 Feb 2010 22:39:00

Joe mengatakan...

Great !. Luar Biasa... mohon ijin gambarnya saya copy dan artikelnya saya share,... Terima kasih atas pengetahuannya Insya Allah sangat bermanfaat.

Salam Persahabatan
Zul Arif - Batam
joe_iip33@yahoo.com

14 Apr 2010 11:31:00

FOLLOWER