3 September 2010

PEMBERIAN HAK


PEMBERIAN HAK 
 ATAS TANAH NEGARA**

Lembaga Pemberian Hak adalah salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah, khususnya dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak atas tanah yang berstatus tanah negara. Artinya bahwa permohonan hak atas tanah yang berstatus tanah negara, penerbitan haknya diproses melalui Pemberian Hak.

Image : www.myhdwallpapers.net

Definisi.
Definisi Pemberian Hak dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 5 PMNA/KBPN No. 3/1999 jo. Pasal 1 angka 8 PMNA/KBPN No. 9/1999, yang menegaskan bahwa :
Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang Memberikan sesuatu hak atas tanah negara, Perpanjangan jangka waktu hak,  Pembaharuan hak,  Perubahan hak,  termasuk Pemberian hak diatas Hak Pengelolaan.
Sejak negeri ini masih bernama Nederlands Indie - hingga saat ini, Republik Indonesia, wewenang Pemberian Hak atas tanah negara, secara konstitusional berada dalam tangan Negara/Pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan perundangan seperti :

Image : www.google.com/image

1. Staatblad (S). 1875–94,  S. 1877–55,  S.  1888–55, yang menegaskan bahwa  :
Semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan adalah domein Negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak yang bersumber pada hak membuka hutan.  Mengenai tanah negara, kewenangan untuk memberikannya kepada pihak lain hanya ada pada Pemerintah .........
 2. UUD–1945 ,  Pasal  33 ayat 3.
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. UU No. 5/1960 -  UUPA  :
  • Pasal  2 ayat  1   

"...bumi, air dan ruang angkasa,  termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara ....". 
Pasal    2  ayat    2
"Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini, memberi wewenang untuk :  a.  Mengatur dan menyelenggarakan .....". 
Penjelasan Pasal 2
".... soal Agraria menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat ....".   
(Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara RI dan Pembantu-Pembantunya, sebagaimana dimaksud dalam UUD–1945 - ini adalah definisi yang diberikan oleh beberapa peraturan, diantaranya  Pasal 1 angka 7 UU No. 26/2007 tentang Penataan ruang). 


Pendelegasian Wewenang.  
  • Presiden selaku Pemegang Mandat, selanjutnya mendelegasikan Kewenangan Pemberian Hak nya kepada salah satu Pembantunya / Instansi yang menangani Urusan Agraria / Pertanahan,  terakhir dengan PERPRES  No. 10/2006 tentang BPN. (Sesuai dengan Penetapan UU No. 7/1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria, bahwa Segala tugas dan wewenang agraria yang telah diserahkan kepada suatu Lembaga/Instansi Pemerintah, beralih kepada Menteri Agraria);
  • Menteri Negara Agraria/Kepala BPN selaku Mandataris Presiden, selanjutnya mendelegasikan sebagian wewenang Pemberian Hak nya kepada para Pejabat BPN di daerah guna mempercepat pelayanan pertanahan kepada Masyarakat, terakhir dengan PMNA/KBPN  No. 3/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara,  sebagai berikut.



Kewenangan Pemberian Hak.
A.  Kepala Kantor Pertanahan Kab / Kota  :
  1. Memberikan Hak Milik (HM) atas : (a) Tanah Pertanian, luas maximal  =  2 Ha. (b) Tanah Non Pertanian, luas maximal = 2.000 M2;
  2. Memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas : Tanah Non Pertanian, luas maximal = 2.000 M2;
  3. Memberikan Hak Pakai (HP) atas  : (a) Tanah Pertanian, luas maximal  =  2 Ha. (b)  Tanah Non Pertanian, luas maximal = 2.000 M2;
  4. Memberikan semua HGB, HP diatas Hak Pengelolaan (HPL);
  5. Memberikan semua Perubahan Hak. (PMNA/KBPN No. 9/1999 menyebutnya sebagai Pemberian Hak Secara Umum ).


B.  Kepala KANWIL BPN Provinsi :
  1. Memberikan Hak Milik (HM) atas : (a) Tanah Pertanian, luas diatas 2 Ha, (b) Tanah Non Pertanian, luas diatas  2.000 M2 hingga 5.000 M2;
  2. Memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atas Tanah Pertanian, luas maximal = 200 Ha;
  3. Memberikan Hak Guna Bangunan (HGB)  atas  : Tanah Non Pertanian, luas diatas  2000 M2 hingga 150.000 M2;
  4. Memberikan  Hak Pakai (HP)  atas  : (a) Tanah Pertanian, luas diatas  2 Ha, (b) Tanah Non Pertanian, luas diatas 2.000 M2 hingga 150.000 M2.
C.  Menteri Neg. Agraria / Kepala BPN
Semua Pemberian Hak yang tidak diserahkan kepada Pejabat BPN Daerah.





*****

* Bagi - bagi kewenangan, bukan untuk KKN khan ?.
------------------------------
* Sentilan Usil.
** Disarikan dari berbagai sumber.

Tidak ada komentar:

FOLLOWER