7 September 2010

TANAH NEGARA


TANAH NEGARA :
Tanah yang dikuasai  
secara langsung oleh Negara.

Istilah  Tanah Negara sudah tak asing lagi bagi masyarakat negeri ini, sebab istilah tanah negara telah lama dikenal, bahkan jauh sebelum Negara Republik Indonesia ini terbentuk, ketika negeri ini masih bernama Nederlands Indie (Hindia Belanda), sebagaimana berikut ini  :

A. Era Agrarische Wet
.
Guna mengatur urusan pertanahan, pada Tahun 1870, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan serangkaian Wet Agraria, yang terdiri dari  :
  1. Burgerlijk Wetboek (BW - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
  2. Agrarische Wet (S.1870-55) dengan segala peraturan pelaksanaannya, antara lain seperti : Agrarisch Besluit (S.1870-118, S.1875-199 a), Domeinverklaring (S.1870-118), Koninklijk Besluit (S.1872-117), Zelfsbestuur Regelen dan seterusnya.
Image : www.dgrafis.com

Wet Agraria inilah yang memunculkan istilah staat landsdomein, yang selanjutnya diterjemahkan sebagai Tanah Negara, sebab salah satu isinya yang terkenal adalah Algemene Domeinverklaring (Pernyataan Umum Tanah Negara), sebagaimana dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit, yang terjemahan bebasnya kira - kira sebagai berikut  :
"Selain menurut apa yang telah ditentukan dalam nomor 2 dan 3 dari Wet tersebut, maka tetap dipertahankan pendirian, bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan bahwa tanah itu menjadi eigendom orang lain, adalah Tanah Milik Negara".
Disamping Pernyataan Umum tanah negara (algemene domeinverklaring) tersebut, dikenal juga Pernyataan Khusus tanah negara (specialiteit domeinverklaring) seperti : Domeinverklaring untuk Sumatera (S.1874-94 f), Domeinverklaring Keresidenan Manado (S.1877-55), Domeinverklaring Keresidenan Kalimantan Timur dan Selatan (S.1888-58) yang dalam Pasal 1 masing - masing menegaskan bahwa :
"Semua tanah - tanah kosong (woeste gronden) di daerah-daerah Gubernemen  .......... (Sumatera, Manado, Kalimantan) termasuk Tanah Negara, sekedar pada tanah-tanah itu tidak ada hak-hak penduduk asli, yang diperoleh dari hak membuka tanah".


Dan beberapa peraturan tentang Erfpacht yang diundangkan dalam Staatblad Tahun 1875  No. 94,  Staatblad Tahun 1877  No. 55,  Staatblad Tahun 1888 No. 55,  yang terjemahan bebasnya seperti :
"Semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan adalah domein Negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak yang bersumber pada hak membuka hutan. Mengenai Tanah Negara, kewenangan untuk memberikannya kepada pihak lain hanya ada pada Pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya".
Serta pasal-pasal staat landsdomein dalam BW, antara lain Pasal 519 dan 520 yang menegaskan bahwa :
 "Tanah-tanah pekarangan dan benda tetap lainnya yang tidak ada yang menguasai dan memilikinya, begitu juga barang-barang dari orang yang meninggal dunia dengan tidak ada ahli warisnya, atau yang warisannya dilepaskan adalah kepunyaan (milik) Negara".

Berdasarkan penegasan Wet Agraria  tersebut, maka seluruh tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sesuai Hukum Barat dinyatakan sebagai Tanah Milik Negara,  Maksudnya adalah bahwa kepemilikan tanah harus dibuktikan dengan bukti tertulis, seperti Acta van Eigendom, Acta van Erfpacht, Acta van Opstaal, dengan demikian maka tanah-tanah milik masyarakat adat yang dikuasai berdasarkan hukum adat, menjadi tanah milik negara, karena kepemilikannya tidak dapat dibuktikan secara tertulis menurut hukum barat.

Hal ini memang sejalan dengan prinsip politik negara Kolonialis (Negara Belanda adalah Negara Monarki/Kerajaan), yaitu bahwa Semua tanah yang berada dalam wilayah kekuasaan adalah tanah milik Raja, termasuk tanah - tanah dalam wilayah-wilayah koloni (seperti Hindia Belanda) adalah milik Raja, sedangkan posisi rakyat/masyarakat yang menguasai/memiliki tanah dimaksud, dianggap hanya sebagai Penggarap/Penyewa belaka  (doktrin land tenure).
.
Kesimpulan.
Jadi berdasarkan Wet Agraria Kolonial sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan hal sebagai berikut, bahwa :
  1. Tanah Negara adalah Tanah Milik Negara (Negara adalah Eigenaar)
  2. Tanah Negara terdiri atas :
  • Tanah Negara Bebas (vrij staat landsdomein), yang meliputi semua tanah-tanah tak bertuan, seperti Hutan, Semak belukar, Padang rumput, Gunung, Rawa-rawa, Pantai, dan lain sebagainya.
  • Tanah Negara Tidak Bebas (onvrij staat landsdomein), semua tanah-tanah yang terikat dengan hak-hak Penduduk asli, yang dikuasai berdasarkan hukum adat, seperti hak ulayat dan hak perorangan.
.
B. Era UUPA
.
Image : www.google.com

Memasuki era kemerdekaan,  sebelum tahun 1960,  pengertian Tanah Negara dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, dalam Pasal 1 a ditegaskan bahwa Yang dimaksud dengan Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai oleh Negara. Jika Penjelasan PP ini ditelaah, maka substansi pengertian dari Tanah Negara adalah Semua tanah-tanah yang memang bebas sama sekali dari hak-hak yang melekat atas tanah (Baik Hak Hak Barat, seperti : Eigendom, Erfpacht dan Opstaal,  maupun Hak Adat, seperti : Hak Ulayat, Hak Pribadi).

Image : www.google.com/image

Kemudian pada tahun 1960, ditetapkanlah Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA, terutama dalam Penjelasannya dijelaskan bahwa Tanah Negara adalah Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yaitu tanah yang bebas sama sekali dari hak-hak yang melekatinya. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Negara bertindak bukan selaku Pemilik tanah, melainkan sebagai Organisasi Kekuasaan Bangsa Indonesia, memegang kekuasaan tertinggi atas tanah untuk mengatur (Bandingkan dengan prinsip Agrarische Wet, Negara bertindak selaku Pemilik Tanah).

Selain itu, lewat batang tubuhnya, UUPA juga memberikan beberapa penegasan tentang terjadinya Tanah Negara yang berasal dari Tanah Hak, antara lain sebagai berikut ini :
  1. Tanah-Tanah Hak yang dicabut (Pasal 18).
  2. Tanah-Tanah Hak yang musnah (Pasal 27, 34, 40).
  3. Tanah-Tanah Hak yang dibatalkan (Pasal 34, 40).
  4. Tanah-Tanah Hak yang diterlantarkan (Pasal 27, 34, 40).
  5. Tanah-Tanah Swapraja / bekas Swapraja (Bagian ke IV).
  6. Tanah Tanah Hak yang telah berakhir jangka waktunya (Pasal 34, 40).
  7. Tanah-Tanah Hak yang dilepaskan/diserahkan oleh Pemegang Haknya (Pasal 27, 34, 40).
  8. Tanah-Tanah Hak Barat (Eigendom, Erfpacht, Opstal) yang tidak dikonversi (Bagian ke II).
  9. Tanah-Tanah Hak yang dialihkan kepada Orang/Badan Hukum yang tidak diperkenankan memiliki Hak dimaksud (Pasal 26 ayat 2).
Image : www.google.com/image

Kesimpulan.
Berdasarkan uraian-uraian Hukum Agraria nasional sebagaimana tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
  1. Bahwa Negara adalah Penguasa tertinggi atas tanah, bukan Pemilik tanah.
  2. Bahwa Tanah Negara terdiri atas :
  • Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yaitu Tanah Negara Bebas, yang sama sekali tidak ada hak-hak yang melekat diatasnya.
  • Tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara, yaitu Tanah Negara yang diatasnya terdapat  garapan/penguasaan fisik dari pihak lain.
* Sampai saat ini, masyarakat masih memahami jika tanah negara itu milik negara !.
-------------------
* Sentilan Usil.
** Disarikan dari berbagai Sumber.

Tidak ada komentar:

FOLLOWER