28 Oktober 2010

LANDREFORM

POLITIK AGRARIA 

LANDREFORM :
Tanah Untuk Petani Penggarap **

Bagi masyarakat kebanyakan, istilah Landreform berarti "bagi–bagi tanah"  dari Pemerintah kepada Masyarakat Tani.  Persepsi seperti ini muncul karena memang pelaksanaan Landreform di Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, identik dengan redistribusi tanah-tanah pertanian.

LANDREFORM = LAND FOR THE TILLERS



Latar belakang.
Menurut Pakar Agraria IPB - Bogor, Gunawan Wiradi,  kata Landreform  atau Pembaruan Agraria telah dikenal sejak  zaman Yunani Kuno -  594 tahun sebelum Masehi. Bahkan slogan "Land to the Tillers" (tanah untuk Penggarap) sudah menggema selama 565 tahun sebelum Masehi.   Selanjutnya, melalui tonggak-tonggak sejarah :
  1. Landreform di zaman Romawi Kuno (134 SM);
  2. Gerakan pencaplokan tanah-tanah pertanian oleh peternak biri-biri di Inggris berlangsung kurang lebih selama lima abad;
  3. Revolusi Perancis (1789-1799), 
Maka sejak itu, hampir semua negara-negara di Eropa melaksanakan landreform. Apalagi setelah Perang Dunia Ke II, pembaruan agraria dilakukan dimana-mana, baik di Asia, Afrika, dan Amerika. Menurut Prof. A.P.Parlindungan, landreform di kalangan dunia internasional, mempunyai makna : 
  1. Perubahan hubungan antara manusia dengan tanah, misalnya petani berhak mempunyai tanah sendiri dan dikembangkan upaya agar petani (yang tidak punya tanah) dapat memiliki tanah; 
  2. Perubahan dan perlindungan petani penggarap dari tuan tanah serta penghapusan sistem tuan tanah;
  3. Larangan memiliki tanah yang luas yang disebut dengan larangan latifundia; 
  4. Larangan absenteisme, yaitu tidak diperkenankan mempunyai tanah pertanian, jika ia tidak menggarap sendiri karena bertempat tinggal di luar lokasi letak tanah;
  5. Penetapan suatu celling bagi kepemilikan tanah, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya latifundia.


Definisi.
Dari sisi terminologi, kata Landreform, berasal dari bahasa Inggris, Land artinya  tanah,  Reform artinya membentuk kembali, jadi Landreform  bermakna sebagai perombakan struktur kepemilikan/penguasaan tanah.   Akan tetapi para Pakar Agraria menyatakan bahwa landreform bukan hanya sekedar perombakan terhadap struktur penguasaan/kepemilikan tanah, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, dan hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan tanah, guna meningkatkan penghasilan Petani.  Jadi perombakan yang dimaksud adalah perombakan yang bersifat mendasar, bukan hanya sekedar tambal sulam belaka.

Prof. Boedi Harsono, menyatakan bahwa definisi landeform terbagi atas  landreform dalam arti luas dan sempit sebagaimana terurai dibawah ini :

A. Landreform dalam arti luas : 
Adalah Penyelesaian persoalan-persoalan agraria sebelum terbentuknya UUPA, yang disebut  Agrarian Reform Indonesia  yang  meliputi 5 program,   yaitu:
  1. Pembaharuan hukum agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
  2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
  3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
  4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;
  5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaanya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
B. Sedangkan Landreform dalam arti sempit.
Adalah serangkaian tindakan dari Agrarian Reform yang meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan -hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaanya (butir4).




Landreform di Indonesia.
Dimata Ir. Soekarno (Presiden pertama RI) Landreform adalah  land for the tillers , sebagaimana dinyatakan dalam amanatnya pada peringatan hari kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1960; 
”Tanah, untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!.  Tanah, tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk, gendut karena menghisap keringatnya orang-orang yang diserahi menggarap tanah itu ! ............... ”  
Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan landreform di Indonesia secara formal dimulai dengan peletakan dasar – dasar landreform melalui UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang selanjutnya dirumuskan kembali dengan  UU No. 56 Prp./1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian  jo. UU No. 1/1961 dan PP No. 224/1961 tentang  Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 




Adapun prinsip dasar landreform sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan dimaksud adalah : 
  1. Pemilik tanah pertanian diwajibkan mengusahakan sendiri tanahnya secara langsung;
  2. Luas kepemilikan tanah pertanian dibatasi (daerah tidak padat, luas maximum 15 Ha untuk lahan basah. 20 Ha untuk lahan kering);  
  3. Kepemilikan tanah pertanian secara absentee / guntai tidak diperkenankan (Pemilik tak diperkenankan berdomisili diluar Kecamatan tanah pertaniannya);
  4. Larangan untuk menelantarkan tanah pertaniannya;
  5. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian; 
  6. Penebusan kembali tanah pertanian dari gadai (gadai berlangsung maximal 7 tahun, setelah itu dikembalikan kepada Pemilik) 
  7. Redistribusi tanah objek landreform kepada Petani gurem (landreform dalam arti sempit). 
Redistribusi Tanah. 
Yang dimaksud redistribusi tanah adalah pembagian Tanah pertanian Objek Landreform (TOL) dari Pemerintah kepada para petani gurem yang memenuhi syarat untuk menerima distribusi tanah pertanian tersebut.  Dan yang dimaksud dengan TOL adalah tanah – tanah yang telah diambil alih oleh Pemerintah yang berasal dari : 

1. Tanah – tanah kelebihan maximum;
2. Tanah – tanah absentee / guntai;
3. Tanah -  tanah Swapraja / ex Swapraja;
4. Tanah - lainnya yang dikuasai langsung oleh Negara.


Pengambil alihan tanah kelebihan maximum dan tanah absentee/guntai oleh Pemerintah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada para Pemilik tanah dimaksud.  

Selanjutnya seluruh tanah-tanah yang sudah dikuasai secara langsung oleh Negara (sebagaimana 4 point tersebut diatas) diinventarisir keberadaannya.  Hasilnya dibahas melalui rapat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten / Kota (Diketuai oleh Bupati/Walikota).

Hasil pembahasan kemudian disampaikan kepada Panitia Pertimbangan Landreform Provinsi  (Diketuai oleh Gubernur) untuk dilanjutkan ke Menteri Negara Agraria/KBPN, untuk ditegaskan sebagai Tanah Objek Landreform ( TOL ).  

Berdasarkan Keputusan Penegasan TOL, Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota melaksanakan Program Redistribusi tanah pertanian kepada para Petani gurem (Petani penggarap/Petani tak bertanah/Petani bertanah yang luasnya tak layak), disertai Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. 




*****
* Ach ...., dari dulu hingga sekarang, nasib Petani, tetap gurem !. 
--------------------------
* Sentilan Usil.
** Disarikan dari berbagai sumber.

1 komentar:

BPM SANDI STPN mengatakan...

mohon ijin share Sir

FOLLOWER