28 Oktober 2010

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH


PEMBATALAN HAK ATAS TANAH :
Pembatalan Atas Hak Yang 
Sudah Diberikan Karena Sesuatu Hal**

Definisi.
Pembatalan Hak Atas Tanah adalah Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah karena keputusan tersebut mengandung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Pasal 1 angka 14 PMNA/K BPN No. 9/1999 ).


Ajaran Kebatalan ( nietigheid ).
Pada prinsipnya Lembaga Pembatalan Hak adalah lembaga paksa yang digunakan untuk memutuskan / menghentikan / menghapuskan hubungan hukum antara si Pemilik dengan tanahnya. Dan dunia hukum perdata Indonesia mengenal/menganut ajaran kebatalan (nietigheid) sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1320 s/d 1337 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW)  ditegaskan bahwa suatu persetujuan batal (nietig) apabila mengandung unsur : paksaan/penipuan/kekhilafan/sebab yang tidak halal/ketidakcakapan.


Negative Stelsel.
UUPA sebagai bagian dari hukum perdata umum, tentu saja harus selaras dengan hukum perdata induk (KUHPerdata/BW ), itulah sebabnya UUPA pun menganut ajaran kebatalan, melalui sistim pendaftaran tanah yang negative stelsel, yang bermakna bahwa Seseorang yang namanya terdaftar dalam Sertifikat Hak Atas Tanah/Buku Tanah, belumlah dijamin sebagai Pemilik tanah yang sesungguhnya, bila suatu waktu ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya (tentunya lewat proses peradilan) maka Sertifikat hak atas tanahnya akan dibatalkan.


Jenis Pembatalan Hak :
A.  Pembatalan Secara Langsung.
Pembatalan Hak Karena Cacad Hukum Administratif . Yaitu Pembatalan secara langsung, tanpa melalui proses peradilan. Pembatalan secara langsung ini dapat ditempuh apabila dalam permohonan hak yang bersangkutan terdapat cacad hukum administratif (Pasal 107 PMNA/KBPN No. 9/1999) seperti : 
  1. Terjadi kesalahan prosedur;
  2. Terjadi kesalahan penerapan peraturan perundangan;
  3. Terjadi kesalahan Subjek hak;
  4. Terjadi kesalahan Objek hak;
  5. Terjadi kesalahan perhitungan luas;
  6. Terjadi kesalahan jenis hak;
  7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
  8. Terdapat data yuridis atau data fisik yang tidak benar, atau;
  9. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
B. Pembatalan Tidak Langsung.
Pembatalan Hak Karena Melaksanakan Putusan Peradilan yang  Inkracht.  Pembatalan yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti putusan lembaga peradilan yang telah  berkekuatan hukum tetap.

.
Wewenang Pembatalan Hak :
Adapun Pemegang kewenangan pembatalan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 14 PMNA / KBPN No. 3 / 1999 adalah sebagai berikut :

A.  Kepala Kanwil BPN Provinsi. 
Kepala Kanwil BPN Provinsi menerbitkan Keputusan Pembatalan Hak terhadap  : 
  1. Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab / Kota yang terdapat cacad hukum administratif dalam proses permohonan pemberian haknya;
  2. Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab / Kota dan Kepala Kanwil BPN Provinsi, untuk melaksanakan Putusan Peradilan yang telah inkracht.
B.  Menteri Negara Agraria / Kepala BPN.
Menteri Negara Agraria / Kepala BPN menerbitkan Keputusan Pembatalan Hak terhadap : 
  1. Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Kakanwil BPN Provinsi yang terdapat cacad hukum administratif dalam proses permohonan pembarian haknya;
  2. Semua Keputusan Pemberian hak yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala BPN, baik yang terdapat cacad hukum administratif maupun yang sudah terdapat Putusan Peradilan yang inkracht.

Alur Pembatalan Hak :
A.  Kantor Pertanahan.
  1. Semua permohonan pembatalan hak (lengkap dengan lampiran berkas yang terkait) diajukan melalui Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota setempat. 
  2. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota meneruskan berkas permohonan tersebut ke Kantor Wilayah BPN Provinsi : 
B.  Kanwil BPN Provinsi.
  1. Jika permohonan pembatalan dimaksud adalah wewenangnya, maka Kakanwil BPN Provinsi memprosesnya dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Haknya dan menyampaikannya kepada Kantor Pertanahan Kab/Kota; 
  2. Jika permohonan pembatalan dimaksud adalah wewenang Menteri Negara Agraria, maka Kakanwil meneruskan permohonan dimaksud kepada Menteri   
C.  Kementerian Negara Agraria/ BPN.  
Kementerian Negara Agraria/BPN menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Hak terhadap : 
  1. Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Kakanwil BPN Provinsi yang mengandung cacad hukum administratif dalam proses pemberian haknya;
  2. Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria /KBPN yang mengandung cacad hukum administratif dalam proses pemberian haknya maupun Putusan Pemberian Hak yang sudah ada Putusan Peradilan yang inkracht.
  3. Dan menyampaikan Surat Keputusan Pembatalan Hak kepada Kakanwil BPN Provinsi untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab / Kota yang bersangkutan. 

Pencatatan.
Setelah menerima Surat Keputusan Pembatalan Hak, Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota segera mencatatkan pembatalan hak tersebut dalam Buku Tanah dan Sertifikat hak yang bersangkutan sekaligus mematikannya. Semua Daftar Isian dan Warkah-warkah hak yang bersangkutan juga diberikan catatan bahwa  Hak Atas Tanah dimaksud telah dibatalkan.


*****

* Like Wiseman said  " There's no body perfect ! ." 
------------------------------
* Sentilan Usil.
** Disarikan dari berbagai sumber.

Tidak ada komentar:

FOLLOWER