4 Januari 2011

REFORMA AGRARIA


REFORMA AGRARIA : 
Restrukturisasi Agraria dan Landreform Plus**

Istilah Reforma Agraria berasal dari bahasa Spanyol, yang berarti Pembaharuan Agraria yaitu Upaya melakukan perombakan struktur tanah agraria dengan cara menghapuskan kepemilikan monopoli atas tanah dan sumber-sumber agraria serta mendistribusikan tanah dan sumber-sumber agraria lainya kepada petani penggarap, baik laki-laki maupun perempuan.


Sejarah dan latar belakang.
Menurut Gunawan Wiradi (Pakar Agraria IPB–Bogor),  kata Pembaharuan Agraria atau Landreform telah dikenal sejak  zaman Yunani Kuno -  594 tahun sebelum Masehi. Bahkan  slogan "Land to the Tillers" (tanah untuk Penggarap) sudah menggema selama 565 tahun sebelum Masehi, dan selanjutnya, melalui tonggak-tonggak sejarah seperti :  
  • Landreform di zaman Romawi Kuno (134 SM);  
  • Gerakan pencaplokan tanah-tanah pertanian oleh peternak biri-biri di Inggris; dan  
  • Revolusi Perancis (1789-1799). 
Image : www.ipco.org.br

Revolusi Perancis merupakan gerakan Reforma Agraria besar-besaran yang terjadi pertama kali dalam zaman modern, sistem penguasaan tanah feodal dihancurkan, tanahnya dibagikan kepada Petani dan Petani-budak dibebaskan.  Kesan abadi yang ditinggalkan oleh Revolusi Perancis dalam hal Reforma Agraria adalah 2 hal yang menjadi tujuan pembaharuan, yaitu :
  1. Membebaskan petani dari ikatan “tuan-budak” dari sistem feodal,
  2. Melembagakan usaha tani keluarga, yang kecil-kecil sebagai satuan pertanian yang dianggap ideal.
Gagasan ideal Reforma Agraria di Perancis ini membawa pengaruh luas ke seluruh Eropa. Bulgaria merupakan contoh negara yang telah lebih dahulu melakukan Pembaharuan Agraria sekitar seratus tahun yang lalu (1880-an) yaitu pembaruan yang komprehensif, bukan saja redistribitive landreform, tetapi mencakup pula secara terpadu program-program penunjangnya seperti : Koperasi kredit, Tabungan terpusat untuk kepentingan pengolahan, Pabrik kalengan dan juga Pembinaan usaha tani intensif.

Image : www.rel-uita.org

Reforma Agraria di Indonesia.
Bagaimana dengan Indonesia ?, Prof. Boedi Harsono (Pakar Hukum Agraria), menyatakan bahwa Indonesian Agrarian Reform adalah Landreform dalam arti luas, yaitu Penyelesaian persoalan-persoalan agraria sebelum terbentuknya UUPA,  yang meliputi 5 program :
  1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
  2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
  3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
  4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;
  5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaanya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
Tanggal 24 September 1960, merupakan tonggak penting dalam sejarah politik agraria nasional, dengan diundangkannya UU No. 5/1960 tentang Peraturan dasar Pokok–Pokok Agraria (UUPA), Bangsa Indonesia memancangkan tekad politiknya untuk membongkar struktur penguasaan agraria yang bercorak kolonial dan menghisap, menjadi struktur penguasaan yang dapat menjamin terwujudnya "sebesar-besar kemakmuran rakyat". 


Agenda transformasi struktur agraria seperti dikehendaki UUPA inilah yang dalam terjemahan kebijakan umumnya disebut sebagai Agenda Reforma Agraria, yang pada intinya adalah Upaya politik sistematis untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya, dan yang diikuti pula oleh perbaikan sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknis dan kredit pertanian, perbaikan metode bertani, hingga infrastruktur sosial lainnya. 

Setelah terbitnya UUPA, pada era Bung Karno (dekade 1960–an), Pemerintah mencoba melaksanakan salah satu agenda pokok Reforma Agraria yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, yaitu Program Redistribusi Tanah Landreform, namun sayang tidak selesai, karena ternoda konflik vertikal dan horizontal. Kericuhan sosial dipengaruhi polarisasi ideologis-politis massa rakyat yang terkotak-kotak dalam  bingkai ideologi dan partisan. Kelompok "kiri" pendukung landreform bersitegang dengan "kanan" penolak landreform hingga pergantian rezim.  

Masa kepepimpinan Soeharto (yang pro modal besar) sepanjang 30 tahun Landreform diabaikan. Orde Baru lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi ketimbang pemerataan ekonomi. Kebijakan ini kurang memberikan keberpihakkan pada masyarakat golongan ekonomi lemah termasuk petani yang memang membutuhkan tanah. Pelaksanaan Reforma Agraria hanya dititik beratkan pada redistribusi tanah secara sambil lalu saja. Politik agraria era Orde Baru yang kurang  peduli pada Reforma Agraria, akhirnya melahirkan sejumlah komplikasi di bidang hukum, kelembagaan dan kebijakan agraria yang tumpang tindih. 

Sejarah pelaksanaan Reforma Agraria di berbagai negara menunjukan fakta bahwa Pembaruan Agraria yang hanya berfokus dan berhenti pada redistribusi tanah saja ternyata tidak cukup, produksi dan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan positif yang signifikan, hal ini disebabkan karena infrastruktur yang menunjang pembaruan itu tidak terfipikirkan sejak awal. Karena itu kemudian disadari bahwa program-program penunjang itu harus menjadi satu paket dengan program pembaruan secara keseluruhan, termasuk program-program pasca redistribusi, antara lain seperti : Perkreditan, Penyuluhan, Bimbingan, Teknologi, Pemasaran, Management dan lain-lain. 

Reforma Agraria saat ini.
Belajar dari sejarah dan pengalaman pelaksanaan Reforma Agraria dunia International, akhirnya Pemerintah melalui Kepala BPN–RI (Joyo Winoto, Ph.D) menyimpulkan bahwa sesungguhnya Reforma Agraria adalah “LANDREFORM PLUS“ , yaitu Landreform plus Akses dan Infrastruktur. 


Memasuki tahun 2007, Pemerintah menggaungkan kembali REFORMASI AGRARIA, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden RI (DR. S.B.Yudhoyono) bahwa Program Reforma Agraria, yakni pendistribusian bertahap tanah untuk rakyat, dilaksanakan mulai 2007. Akan dialokasikan tanah bagi rakyat termiskin dari hutan konvesi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan di Indonesia boleh diperuntukan bagi kepentingan rakyat. Presiden menyebutnya sebagai prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat (Kompas, 12/2/2007).


Implementasi ril kebijakan Pemerintah ini, selanjutnya oleh Kepala BPN – RI ditegaskan bahwa Pemerintah akan melaksanakan Reforma Agraria pada 2007 hingga 2014.  Untuk tahap awal, Pemerintah akan mengalokasikan 8,15 juta hektar tanah untuk diredistribusi. 6 juta hektar untuk Masyarakat miskin dan 2,15 juta hektar untuk Pengusaha guna usaha produktif yang melibatkan petani perkebunan. Disebutkan, tanah yang akan dibagikan berasal dari : Lahan kritis, Hutan produksi konversi, Tanah telantar, Tanah milik negara yang hak guna usahanya habis, maupun Tanah bekas Swapraja. Reforma Agraria dimaksudkan untuk memberi rakyat akses atas tanah sebagai sumber ekonomi, mengatasi sengketa, dan konflik pertanahan. Pemberian tanah bagi keluarga miskin diharapkan meningkatkan taraf hidup mereka (Kompas,13/12/2006).
Dan salah satu bukti keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan agenda besar ini,  ialah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar, guna melengkapi dasar hukum  Reforma Agraria seperti : UUD–1945, Tap MPR No IX/2001, UU No. 5/1960, dan UU No. 56 Prp/1960, sehingga realisasi pelaksanaan Reforma Agraria dapat terwujud segera.


*******


*Pemerintah yang baik, senantiasa mengupayakan kesejahteraan rakyatnya !.
-------------------------------
* Sentilan Usil.
** Disarikan dari berbagai sumber.

Tidak ada komentar:

FOLLOWER