4 Januari 2010

UUPA DIMATA MASYARAKAT


UUPA PENUH LINANGAN
AIR MATA KAUM LEMAH ? **

Sejak diundangkannya UU No. 5/1960 (UU Pokok Agraria-UUPA) pada tanggal 24 September 1960, kini telah memasuki usia ke 31 Tahun. Jika dipersonifikasi, akan nampak bagaikan Seorang pemuda dewasa yang menjadi tumpuan harapan orang tua. Saat diundangkan 31 Tahun yang lalu, timbul harapan dalam masyarakat, terutama kaum lemah, yang berharap agar kelak mereka mendapatkan jaminan perlindungan hukum, sebagaimana yang diisyaratkan oleh UUPA, yakni perlindungan dalam hal pemanfaatan tanah, agar martabat dan derajatnya terangkat. Sebab tanah bukan hanya merupakan kebanggaan pribadi dan keluarga, akan tetapi juga mengandung nilai-nilai religius (teristimewa pada masyarakat adat).


. Semangat UUPA.
Sesungguhnya UUPA penuh dengan semangat luhur, yang menjanjikan perlindungan kepada kaum lemah, semangat ini amat nyata dalam banyak pasal , diantaranya Pasal 11 ayat 2 UUPA, yang menegaskan bahwa :
"Perbedaan dalam kehidupan masyarakat dan keperluan golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah".

 Image : www.fiveprime.com


Selain itu, UUPA juga menganut semangat kebersamaan / komunal, yang tentu saja didasarkan pada sendi-sendi hukum adat ( hak ulayat ) yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Semangat kebersamaan ini terlihat antara lain dalam pasal 12 ayat 1 UUPA, yang menegaskan bahwa :
"Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi/bentuk gotong royong lainnya".


Namun apa yang terjadi dalam praktek keseharian ?, nampaknya kaum ekonomi lemah yang seharusnya mendapatkan perlindungan, malahan disingkirkan dengan dalih demi pembangunan kepentingan umum, sehingga hanya air mata yang melinangi UUPA, sebab harapan yang dijanjikan ternyata jauh meleset, sebagaimana peristiwa berikut ini :
  1. 93 Petani Situbondo Jawa Timur, menangis di DPR-RI (Tempo, 16 Desember 1989),
  2. 400 Petani Majalengka Jawa Barat, beramai-ramai ke DEPDAGRI (Kompas, 23 Maret 1990),
  3. 30 Warga Simpruk Jakarta Selatan, mengadu ke DPR-RI (Kompas, 9 Mei 1990),
  4. 30 Warga Tapanuli Sumatra Utara, mengadu ke DEPDAGRI (Kompas, 22 Mei 1990), Serta kasus-kasus lain yang hampir setiap hari dimuat oleh berbagai media massa.


Penguasa Tertinggi.
UUPA menegaskan bahwa Negara adalah Penguasa Tertinggi sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, atas bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya (Pasal 2 ayat 1 UUPA), pasal ini oleh banyak Aparat Pemerintah sering disalah tafsirkan sebagai Negara lah pemilik atas tanah-tanah bebas yang tak bertuan, sehingga apabila ada orang yang menggarap tanah dimaksud, lantas dicap sebagai penyerobot. Padahal sebenarnya yang dimaksud dengan "Negara menguasai" dalam ayat 1 ini adalah wewenang (Pasal 2 ayat 2 UUPA) untuk :
  1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.


Dari penegasan tersebut diatas, ternyata bahwa yang dimaksud dengan arti menguasai, tidak lain adalah mengatur tentang penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta hubungan hukumnya dengan Person (Pribadi dan Badan Hukum), yang penjabarannya dituangkan kedalam berbagai jenis hak atas tanah, seperti : Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan hak lain (Pasal 16 ayat 1 UUPA). Dan pedoman moral guna melaksanakan wewenang mengatur tersebut ialah Semangat UUPA : Perlindungan terhadap kaum ekonomi lemah.

Pandangan Masyarakat.
Dalam usianya yang ke 31 Tahun ini, UUPA dengan berbagai peraturan pelaksananya tak pernah luput dari sorotan berbagai pihak, salah satunya adalah masalah Pembebasan Tanah, yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI). Banyak pihak yang mengatakan bahwa UUPA sudah tidak mampu menyelesaikan masalah tanah saat ini, banyak ketentuan dalam UUPA yang belum ada peratuan pelaksanaannya, demikian pendapat para peserta Munas ke VI REI/Real Estate Indonesia (Kompas, 7 November 1989).

Image : www.kompas.com

Menurut salah seorang pakar hukum agraria, Prof. DR. A. P. Parlindungan, SH dalam pidato dies-natalis Univ. Islam Riau, mengatakan bahwa peraturan pembebasan tanah menempatkan rakyat sebagai objek. Hal ini jelas terlihat dalam susunan kepanitiaan pembebasan tanah yang kurang menempatkan diri sebagai pembela rakyat. Sebagai contoh ;  Rakyat yang tanahnya dibebaskan, tidak diajak serta dalam Panitia 9, padahal panitia inilah yang menentukan pelaksanaan pembebasan tanah, mulai dari pengukuran hingga penentuan harga tanah. Oleh karena rakyat yang terkena pembebasan tidak dalam kepanitiaan, otomatis kepentingan mereka gampang disisihkan, panitia bisa berbuat apa saja untuk kepentingan pribadi (Kompas, 12 Pebruari 1990).

Sementara Prof. Boedi Harsono, SH dalam seminar yang diselenggarakan oleh FH-UI Jakarta, berpendapat bahwa peraturan pembebasan tanah yang ada sekarang, sudah sangat memadai. Artinya bagi para pihak yang memerlukan tanah, dengan peraturan yang ada cukup memberi landasan untuk memperoleh tanah, dan di sisi yang lain peraturan tersebut cukup memberi perlindungan kepada mereka yang menyerahkan tanahnya, sebab jika dipergunakan acara pembebasan tanah ini, maka kedudukan hukum pemilik tanah adalah sederajat, dan Ia berhak unuk menolak jika tak setuju (Kompas, 2 Maret 1990).


Lembaga Pembebasan Tanah sebenarnya lahir dari rancangan alternatif yang lebih baik ketimbang Pencabutan Hak Atas Tanah, guna memperoleh tanah untuk pembangunan kepentingan umum, sebab pembebasan tanah dianggap tidak menimbulkan keresahan karena dilakukan secara musyawarah, bukan dengan paksaan. Lembaga Pembebasan Tanah ini diwujudkan melalui PERMENDAGRI No. 15/1975; No. 2/1976; No. 2/1985.Namun Permendagri ini oleh banyak kalangan dianggap lemah secara yuridis, sebab tidak mengait pada UUPA, utamanya pasal 18 yang menyebut lembaga pencabutan hak, bukan pembebasan tanah.

Oleh karena seringnya peraturan ini diperdebatkan dan dalam praktek sering menimbulkan masalah, sehingga bermunculanlah usulan-usulan agar Permendagri dimaksud ditinjau kembali, bahkan Presiden Soeharto sendiri pada prinsipnya menyetujui usulan tersebut untuk kemudian diubah menjadi KEPPRES atau PP, namun Presiden berpesan agar hal tersebut terlebih dahulu dipelajari secara mendalam sehingga ada kejelasannya, demikian penjelasan Kepala BPN, Ir. Sonny Harsono seusai menghadap Presiden di Bina Graha tanggal  11 Juni 1991 ( Kompas, 13 juni 1991 ).
Dari uraian-uraian tersebut diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya UUPA beserta seperangkat aturan pelaksanaannya mengandung nilai luhur, akan tetapi semuanya itu berpulang pada "man behind the gun", selama mereka berjalan tanpa menghiraukan lagi semangat UUPA karena mengidap superiority complex, maka selama itu pula UUPA yang mengandung nilai luhur, hanya akan tinggal pada sebatas kata-kata indah diatas kertas. Ach .... ironis memang !.

 
******

* Air mata memang selalu identik dengan kekecewaan.
------------------------------------------------
* Sentilan Usil.
** Publikasi pertama, melalui Harian Cahaya Siang, 13 September 1991. Untuk versi Blog ini telah diedit.

Tidak ada komentar:

FOLLOWER