1 Januari 2011

WAKAF


WAKAF 
Amal Property Untuk Sarana Ibadah** 

Bagi kaum Muslim, Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang istimewa dibandingkan perbuatan amal lain, sebab menurut kepercayaan, pahala atau balasan atas perbuatan baik, dari Tuhan, akan terus mengalir tak putus (selama benda wakafnya masih terus berguna) kepada Sang Wakif (Pemberi Wakaf) meskipun Si Wakif telah meninggal dunia


Kata Wakaf berasal dari istilah bahasa Arab “Waqf” yang berarti : menahan, berhenti atau diam. Maksudnya ialah menahan atau mengeluarkan sebagian harta benda milik sendiri untuk kepentingan ibadah atau dimanfaatkan untuk demi kepentingan / kesejahteraan ummat menurut syariah., misalnya mewakafkan sebidang tanah milik untuk pembangunan Mesjid, Mushollah, Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Kuburan dan lain–lain.


Ibadah Wakaf menurut hukumnya bersifat sunnah, mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak mengakibatkan dosa bila tidak dilakukan. Lalu sejak kapan wakaf dilaksanakan ?, menurut beberapa Ulama, wakaf pertama kali dilakukan oleh Ummar bin Khattab, yang mewakafkan tanah miliknya yang berada di wilayah Khaibar dengan memberikan beberapa syarat, antara lain seperti : bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, atau diwariskan atau diberikan pada orang lain. Dan bagi orang yang menguasai tanah tersebut boleh memakan hasil-hasil tanah itu serta memberikan hasil tanah itu kepada sanak kerabatnya secara cuma-Cuma (Hadits-Imam Bukhori Muslim ).
Definisi Wakaf .
Untuk memahami apa yang dimaksud dengan Wakaf, khususnya dalam konteks hukum Indonesia, dapat dilihat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, dan PP No. 42 Tahun 2006. Definisi mengenai Wakaf menurut UU No. 41/2004 pada Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa :
"Wakaf adalah Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah".


Syarat Wakaf.
Apabila Seseorang ingin mewakafkan harta bendanya, maka keinginan itu harus diikrarkan secara lisan ataupun tulisan kepada Nadzir (Penerima/Pengurus Wakaf) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang disaksikan oleh minimal 2 orang saksi (Pasal 17, 18 UU No.41/2004). Selajnutnya Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan ( Pasal 3 UU No. 41/2004). 



Objek Wakaf.
Adapun harta - benda yang dapat diwakafkan adalah Harta benda yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh Wakif (Pewakaf), yang berbentuk : Benda Bergerak dan Benda Tak Bergerak (Pasal 15, 16 UU No. 41/2004).

Adapun yang dimaksud dengan Benda Bergerak adalah benda–benda yang antara lain meliputi : Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Benda Tak Bergerak antara lain meliputi : Tanah, baik yang sudah maupun yang belum ber-Sertifikat, Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS), Benda tak bergerak lain yang sesuai ketentuan yang berlaku. 


Status Hukum Benda Wakaf. 

Harta benda yang telah di Wakafkan, selanjutnya akan dikelola oleh Nadzir yang telah ditunjuk. Terhadap harta benda Wakaf menurut Pasal 40 UU No. 41/2004 tidak boleh :
  1. Dijadikan jaminan,
  2. Disita,
  3. Dihibahkan,
  4. Dijual,
  5. Diwariskan,
  6. Ditukar,
  7. Atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. 
Akan tetapi jika menurut tata ruang bahwa terhadap Benda Wakaf (biasanya tanah) itu lokasinya terkena ketentuan untuk dijadikan lokasi kepentingan umum, maka status tanah wakaf dapat dirubah setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan harus memperoleh gantinya yang nilai dan manfaatnya minimal sama dengan benda wakaf semula ( Pasal 41 UU No. 41 / 2004 ). 


Pendaftaran Tanah Wakaf.
Secara umum, harta benda yang paling banyak diwakafkan oleh masyarakat lazimnya berupa Tanah, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Dan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum, maka tanah wakaf tersebut haruslah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

Jika Tanah Wakaf tersebut telah bersertifikat, maka Sertifikat Hak atas nama Wakif akan dibalik-namakan menjadi atas nama Nadzir berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah dibuat oleh PPAIW setempat. Sedangkan Tanah Wakaf yang belum bersertifikat, akan diproses pemberian haknya atas nama Nadzir berdasarkan AIW dan selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanahnya untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Nadzir.




Sengketa Tanah Wakaf.
Terhadap permasalahan atau sengketa yang timbul atas tanah – tanah Wakaf, penyelesaiannya pertama diupayakan melalui mekanisme Musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak membuahkan hasil, penyelesaiannya dapat melalui Mediasi atau Arbitrase. Namun jika tidak juga berhasil, sengketa harus diselesaikan melaui lembaga Peradilan setempat, namun bukan melalui Peradilan Umum, melainkan melalui Lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syariah (Pasal 62 ayat 2 UU No. 41/2004 beserta Penjelasannya ).




*******

* Orang Bijak bilang : Amal ibadah adalah prinsip hidup ideal.
----------------------------
* Sentilan Usil.
** Disarikan dari berbagai Sumber.

Tidak ada komentar:

FOLLOWER