2 Januari 2010

PRONA


PRONA
Milik Semua Golongan Masyarakat **
"Prona adalah program sertifikasi tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk masyarakat golongan miskin". Demikian pemahaman yang dianut oleh masyarakat luas hingga saat ini. Pemahaman demikian ini adalah keliru, sehingga perlu diluruskan kembali agar kesalahkaprahan selama ini dapat diperbaiki.


Sejak diundangkannya UU No. 5/1960 (Agraria/UUPA) dan PP No. 10/1961 (Pendaftaran Tanah), Pemerintah berharap dapat melaksanakan penyelenggaraan pendaftaran tanah atas seluruh bidang tanah di Indonesia. Akan tetapi selama kurun waktu 30 tahun (Tahun 1960 s/d 1980), ternyata penyelenggaraannya tidak berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Salah satu kendala utama yang dihadapi ialah bahwa pendaftaran tanah memerlukan biaya yang tinggi, sementara pada sisi yang lain, budget yang tersedia amat tak memadai. 


Guna mengatasi masalah ini, diperlukan cara terpadu yang melibatkan Pemerintah dan Rakyat, khususnya masyarakat pemegang hak atas tanah (Pemilik tanah). Upaya terpadu ini adalah penyelenggaraan operasi agraria, yang selanjutnya dikenal dengan istilah"PRONA" (Proyek Operasi Nasional Agraria).

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah "untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas politik serta ekonomi".

Dasar Hukum.
Negara RI adalah negara hukum (rechtstaat), yang berarti bahwa segala tindakan, termasuk kebijakan Pemerintah sekalipun, harus mempunyai landasan hukum. Prona sebagai salah satu kebijakan Pemerintah dibidang agraria, juga wajib didasarkan pada aturan pelaksanaan, maka mulai Tahun 1981 diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri (KMDN) No. 189/1981, No. 220/1981, No. 226/1982, dan No. 348/1982 yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaannya.


Penggolongan.
Pasal 9 ayat 2 UUPA menegaskan bahwa : " Tiap-tiap WNI, baik laki - laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya ".

Ketentuan pasal ini mengandung suatu pengertian bahwa sehubungan dengan hak atas tanah, tidak dikenal adanya diskriminasi antar sesama WNI, baik gender, golongan, agama, keturunan dan lain sebagainya. Semua berhak untuk mendapatkan kesempatan pelayanan yang sama dalam hak-hak atas tanah. Itu berarti bahwa peserta Prona bukanlah monopoli golongan orang tertentu saja, meskipun salah satu alasan lahirnya konsep Prona, karena ketidakmampuan golongan masyarakat ekonomi lemah (miskin) untuk membiayai sertifikasi tanah miliknya.


Pengertian bahwa semua WNI pemilik tanah mempunyai hak untuk menjadi peserta Prona, tidaklah identik dengan pengertian bahwa mereka semua secara otomatis serentak diikutsertakan dalam Prona. Sertifikasi tanah secara massal dalam Prona tidaklah mungkin dilaksanakan secara sekaligus untuk semua pemilik tanah. Prona hanya mungkin dilaksanakan dengan mengingat realita kemampuan Pemerintah.


Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam penentuan pelaksanaan Prona, secara tehnis diadakan penggolongan. Maksud penggolongan ini tidak lain demi : keadilan dan pemerataan terhadap sesama WNI. Persoalan yang muncul kemudian, apakah penggolongan ini sesuai dan sejalan dengan UUPA ?, Pasal 11 ayat 2 UUPA menyatakan bahwa :
"Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah".
Penegasan pasal tersebut diatas mengandung prinsip perlindungan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah (miskin) dari golongan ekonomi kuat. Maksudnya adalah untuk mencegah eksploitasi atas penghidupan orang lain yang melampaui batas, dengan demikian, jelas bahwa penggolongan tehnis dalam pelaksanaan Prona bukanlah diskriminasi, melainkan demi melindungi masyarakat golongan ekonomi lemah semata.


Milik Semua Golongan.
Adapun golongan masyarakat yang dapat diikutsertakan dalam Prona adalah :
  1. Golongan ekonomi lemah ( KMDN No. 220 / 1981 ), Prona pertama - tama ditujukan kepada kaum grass root. Hal ini dilandasi suatu pemikiran bahwa bagi kaum ini, Prona merupakan kemudahan dan keringanan yang diperoleh dari Pemerintah dalam usaha untuk memperoleh kepastian hak atas tanah yang dimilikinya.
  2. Golongan ekonomi mampu ( KMDN No. 226 / 1982 ), Pengikutsertaan golongan middle up sebagai peserta Prona dimulai pada tahun 1982, dengan pertimbangan bahwa untuk kaum ini perlu juga ditumbuhkan gairah dan kesadaran hukum untuk mengurus sertifikat hak atas tanah milik mereka, sehingga diberikan keringanan dan kemudahan.
  3. Badan Hukum Keagamaan, Sosial dan Pendidikan ( KMDN No. 348 / 1982 ) diikutsertakan sebagai peserta Prona dengan pertimbangan yang sama, yaitu agar tumbuh kesadaran hukum lembaga tersebut untuk mengurus sertifikat hak atas tanah asset mereka.
  4. Perorangan anggota Organisasi Profesi / Fungsional / Kemasyarakatan / Sosial/Politik (Pengumuman DIRJEND Agraria No. 02 / PRONA / V /1/1982 tanggal 16 Januari 1982) diberikan kesempatan untuk menjadi pesera Prona dengan pertimbangan yang juga sama.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, nampak bahwa pengikutsertaan Seseorang dalam Prona tidak hanya sekedar dilihat dari segi kemampuan ekonominya semata, melainkan juga dari segi yang lain. Dengan demikian, terbukti bahwa Prona bukan hanya monopoli kaum grass root saja, melainkan milik semua golongan masyarakat.



*************

* Tapi, kadang teori dan praktek tak seiring sejalan.
------------------------------------------
* Sentilan Usil
** Publikasi pertama melalui Koran Harian Gorontalo, 19 Mei 2001. Untuk versi Blog ini, telah diedit.

Tidak ada komentar:

FOLLOWER