8 Januari 2010

UUPA & LINGKUNGAN HIDUP


UUPA + UUPLH =
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP **

Pabrik PT. A di Jawa Barat diamuk penduduk, sebab diduga membuang limbah ke Sungai Cijalupang dengan debit air yang tiga kali lebih besar. Aksi pelemparan kaca pabrik dilakukan oleh lebih dari 100 orang penduduk (Kompas, 1 Agustus 1991).

 
Sumatra Barat heboh akibat adanya kegiatan pengambilan coral (bunga karang) disekitar pantai, oleh UD. H, untuk diexport. Ada reaksi yang menyatakan kegiatan tersebut merusak panorama bawah laut sebagai asset wisata bahari, namun dasar hukum yang melarangnya tidak ada, sebab kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan konservasi taman laut (Kompas, 9 Desember 1991).

Berita tersebut diatas menggambarkan bagaimana pencemaran dan pengrusakan terhadap lingkungan hidup, yang akan kita coba lihat dari sisi hukum sebagai alat kontrol dalam memelihara lingkungan hidup dalam praktek keseharian.


Hak dan Kewajiban.
UU No. 5/1960 (Agraria/UUPA) dan UU No. 23/1997 (Lingkungan Hidup / UUPLH) memiliki kesamaan missi, yaitu : pelestarian lingkungan hidup. Keduanya memberikan jaminan akan adanya hak dan kewajiban warganegara RI atas Tanah dan Lingkungan Hidup. Hak dan Kewajiban tersebut dapat dijumpai dalam banyak pasal pada batang tubuh kedua peraturan tersebut, antara lain seperti :
  1. Pasal 9 ayat 2 UUPA "Tiap - tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".
  2. Pasal 15 UUPA "Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah".
  3. Pasal 5 ayat 1 UUPLH "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".
  4. Pasal 6 ayat 1 UUPLH "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup".
Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, nampak jelas bahwa semua orang Indonesia (Pribadi dan Badan Hukum) mempunyai hak yang sama atas tanah dan lingkungan hidup, dimana hak-hak tersebut ternyata diikuti pula oleh kewajiban tertentu yang harus berjalan secara bersamaan dalam harmoni.


Sanksi Hukum : Kurungan/Ganti Rugi. 
Pada kasus tersebut diatas, keduanya mencemari dan merusak lingkungan hidup, dan tentu saja semua pihak yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut dapat dinyatakan sebagai Perusak lingkungan hidup. Demikian pula jika ditinjau dari segi pemanfaatan tanah dan air, oleh masyarakat yang berdiam disekitar lokasi dimaksud, yang menggunakan jasa tanah, sungai dan laut untuk pertanian, perikanan serta kebutuhan akan air, maka mereka yang telah melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi hukum.

Apabila Pasal 15 UPPA ; Pasal 5 ayat 2 UUPLH ; Bab IX UUPLH dipakai sebagai acuan, maka itu berarti banyak pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, dimana keterlibatan dimaksud dapat berupa langsung dan tidak langsung. Secara langsung tentu saja orang-orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan limbah industri ke sungai serta yang melakukan pengambilan coral secara sporadis.

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung adalah mereka yang karena kelalaiannya mengakibatkan tercemarnya tanah dan lingkungan hidup. Yang dianggap lalai ialah Instansi Pemerintah terkait setempat, sebab merekalah yang memberikan izin serta memonitor seluruh kegiatan operasional perusahaan dimaksud, oleh sebab itu mereka dianggap sebagai pihak yang juga telah melanggar ketentuan.

Atas dasar itu semua, maka mereka yang dianggap bertanggung jawab atas pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup harus menanggung sanksi hukum, berupa pidana penjara/kurungan dan denda, sebagaimana antara lain dalam :
  1. Pasal 52 ayat 1 UUPA "Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10. 000,- ".
  2. Pasal 41 ayat 1 UUPLH "Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500. 000. 000,- ".


Lingkungan Hidup. 
Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan hidup itu ?, demikian pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang awam mengenai lingkungan hidup. Secara definitif dapat dipahami sebagai berikut :
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. (Pasal 1 ayat 1 UUPLH).
Akan tetapi dalam pengertian ekologis, lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut (Penjelasan Umum UUPLH angka I Romawi butir 2).


Hal ini berarti bahwa siapun Dia, termasuk warganegara asing maupun badan hukum asing yang dengan sengaja merusak atau mencemari lingkungan hidup dalam wilayah RI, akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan. Dan kaitannya dengan batas wilayah dan pengelolaan, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Cq Instansi tehnis yang menanganinya.

Dari uraian tersebut diatas, jelas bahwa sesungguhnya missi yang diemban oleh UUPA dan UUPLH adalah menuju pada pelestarian lingkungan hidup, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Bravo, lingkungan hidup !.


 
*******

* Penerapan sanksi, jangan tebang pilih dong !.
-----------------------------------------------------
* Sentilan Usil
** Publikasi pertama, melalui Harian Cahaya Siang, 12 Desember 1991. Untuk versi Blog ini, telah diedit, al seperti UUPLHnya menggunakan UU No. 23 /1997.

Tidak ada komentar:

FOLLOWER